Eksekusi Lahan di Kompleks Masjid Al Akbar Timika Diwarnai Aksi Protes

Kamis, 09 Agu 2018 19:21 WIT
Juru Sita PN Timika saat membacakan amar putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) sebelum pelaksanaan eksekusi. (Foto: Mujiono/SP)

TIMIKA | Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, pada Kamis (9/8) melakukan eksekusi terhadap 30an rumah pasca putusan tetap Mahkamah Agung RI nomor 1375 K/Pdt/2016, terkait masalah sengketa lahan seluas 10 ribu meter persegi di kompleks Masjid Al Akbar, Jalan Hasanuddin, Timika. 

Dalam kasus sengketa lahan ini, termohon kasasi adalah Hj Rohanah. Sementara pemohon kasasi sebanyak 15 orang, yakni H Nanggong, BKM Al Akbar, Kamaruddin, Amiruddin, Rustam, Dg. Nojeng, Erna, Mama Putra, Mama Haris, Saleh, H Mansur, Dg. Nassa, Ustad Said, Ansar, dan Nimrot Jitmau.

Amar putusan MA nomor 1375 K/Pdt/2016 yang dibacakan oleh Juru Sita PN Timika, Julianus Saragih mengatakan bahwa putusan ini sudah incraht. Yang mana sudah melalui tahapan perisidangan, baik di Pengadilan Negeri Kota Timika, banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, dan Kasasi di MA RI. 

 

Baca Juga:

MA RI dalam keputusannya menolak permohonan kasasi oleh 15 tergugat tersebut. Kemudian menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500 ribu. Keputusan kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr.H. Abdurrahman, SH MH dan hakim anggota Maria Anna Samiyati, SH MH dan Dr. H Sunarto, SH MH pada 27 September 2016.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PN Kota Timika sempat mendapatkan perlawanan dan penolakan dari warga, yang dikoordinir kuasa hukum dari 15 pemohon kasasi, Fandanita Silimang, SH. 

Penolakan warga lantaran lahan seluas 10.000 meter persegi tersebut sudah diwakafkan oleh Almarhum H Nanggon, orang tua dari H Andi Nanggong. Namun dengan dukungan dari Polres Mimika, eksekusi lahan di kompleks Masjid Al Akbar, yang di atasnya berdiri 30an unit rumah warga dan satu unit masjid sukses dilakukan. 

“Rohana yang mengklaim memiliki 10 ribu meter persegi. Namun dalam amar tersebut tidak memiliki kejelasan terhadap berapa luasan yang akan dieksekusi,” kata Fandanita.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, petugas dari BPN Mimika yang didampingi PN Kota Timika dan Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto beserta anggotanya melakukan pengukuran lahan seluas 10 ribu meter persegi yang menjadi sengketa.

Pengukuran tanah seluas 10 ribu meter persegi, batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H Andi Nanggong, sebelah selatan berbatasan dengan tanah atau rumah Siara, sebelah timur berbatasan dengan tanah jalan setapak, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik YS Kadang. Batas tanah ini dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik nomor 184 surat ukur nomor 244 tahun 1987 milik Hj Rohannah. (mjo/SP)

Kategori:
Bagikan