TIMIKA | Sungguh miris, begitu kata yang tepat bagi karyawan PT Freeport Indonesia yang diklaim menjadi korban PHK "sepihak" perusahaan asal Amerika Serikat itu. Mereka tengah berjuang di Jakarta meski tak kunjung direspon oleh pemerintah.
Haris Azhar, Kuasa Hukum korban PHK ‘sepihak’ PT Freeport Indonesia dari Lokataru Law and Human Rights Office menginformasikan, bahwa puluhan karyawan asal Papua itu sedang berada di depan Istana Negara menunggu Presiden Joko Widodo, Kamis (16/8) sore WIB.
"Puluhan karyawan Freeport korban PHK Brutal perusahaan, mendesak bertemu Presiden Jokowi sore ini. Mereka berada di depan Istana dan tidak beranjak," kata Haris.
Dikatakan, korban PHK Freeport tersebut mewakili ribuan rekan mereka lainnya siap bermalam bahkan berhari-hari di depan Istana. Mereka, terutama pekerja orang asli Papua, juga ingin merasakan kemerdekaan di hari peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73 besok.
"Bsok adalah hari Kemerdekaan Republik Imdonesia, hari baik bagi warga seperti para pekerja ini untuk merasa peringatan ini bersama Presiden di Istana Negara," katanya.
Meski begitu, para penuntut keadilan ini bukan tidak mungkin akan menjadi bulan-bulanan aparat keamanan, diusir dari depan Istana. Namun pekerja, seluruhnya, sudah siap menghadapi resiko.
"Mohon dukungan kawan-kawan, mereka bisa bertahan hingga besok pagi di depan Istana Negara," tutur Haris Azhar.
Sikap Menaker
Kementerian Ketenagakerjaan mengunggah sebuah video berdurasi satu menit di akun Instagram resminya @kemnaker pada Kamis (16/8). Video berjudul “Di Tahun Politik Jangan Bingung Soal Demo Eks Pekerja Freeport” itu menuai protes.
Video berisi kronologi masalah ketenagakerjaan Freeport yang berujung aksi unjuk rasa tersebut diberi keterangan: Pemerintah ingin semua masalah ketenagakerjaan diselesaikan secara baik, termasuk masalah yang terjadi di PT Freeport Indonesia.
Kuasa Hukum korban PHK ‘sepihak’ PT Freeport Indonesia dari Lokataru Law and Human Rights Office, Nurkholis Hidayat mengatakan, video yang diunggah di akun resmi Kemnaker sebagai salah satu lembaga negara itu sungguh sangat mempermaluan pemerintahan Jokowi.
“Karena itu akun resmi pemerintah,” kata Nurkholis, sembari menyertakan video dengan keterangan bahwa: Baru kali ini dalam sejarah republik, Kemnaker jadi corong propaganda Freeport. Tolong ditertibkan!
Nurkholis menyebut, Kemnaker dalam video seolah menuding perwakilan pekerja korban PHK yang menuntut keadilan di Jakarta ditunggangi kepentingan politik menjelang Pilpres 2019.
Sementara menyangkut kronologi dan kesimpulan Kemnaker terhadap masalah ketenagakerjaan tersebut, dinilai justru bersikap seperti juru bicara Freeport dan sebagai corong propaganda perusahaan asing asal Amerika Serikat itu.
“Jadi seperti humas Freeport. Ini juga tendensius, memfitnah secara keji buruh yang murni datang ke Jakarta untuk menuntut keadilan. Mereka tidak datang ke politisi, mereka datang ke tokoh-tokoh agama untuk membantu suarakan tuntutan mereka,” tandasnya. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan