TIMIKA | Nelayan lokal di kawasan Poumako, Kabupaten, Mimika, Papua akhirnya memiliki koperasi resmi berbadan hukum setelah diresmikannya koperasi Nelayan Iwana Jaya.
Peresmian koperasi yang diawali dengan acara adat pada Sabtu (25/8) di Poumako, dihadiri tokoh masyarakat Suku Kamoro, Robertus Waropea dan Sekretaris Beppeda Elisabeth Cenawatin.
Ketua Koperasi Nelayan Iwana Jaya Nur Ihfa Karupukaro mengatakan, saat ini kehidupan nelayan lokal masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kehidupan nelayan nusantara yang alat tangkap dan peralatan nelayannya sudah sangat moderen.
Karena rasa prihatin dan ingin memajukan nelayan lokal, maka kata Ifha, dirinya mendirikan koperasi untuk membantu para nelayan agar lebih mandiri.
Terbentuknya koperasi ini juga karena adanya bentrok antara nelayan lokal dan nelayan nusantara pada Agustus 2017 lalu.
Pasca insiden ia berkomunikasi dengan para nelayana dan ternyata ada kecemburuan sosial yang meletarbelakangi bentrok tersebut.
"Setelah saya berkoordinasi dengan nelayan lokal ternyata ada kecemburuan sosial karena selama ini pemerintah hanya memperhatikan masyarakat dari nelayan nusantara karena mereka semua berpusat di PPI, sedangkan nelayan lokal untuk bisa punya jaring saja harus mencari hasil laut lalu dijual agar bisa beli jaring,” tutur Ihfa.
Diungkapkan, Koperasi Iwana Jaya didirikan sejak tanggal 1 September 2017 dengan anggota awal berjumlah 46 orang nelayan lokal.
"Namun baru kali ini bisa diresmikan agar diketahui keberadaan koperasi ini dan koperasi ini berbadan hukum resmi," tuturnya.
Saat ini kata Ifha, anggota koperasi sudah berjumlah 255 orang.
"Koperasi ini kami buka untuk simpan pinjam dan lain sebagainya. Dan kami juga akan suplay ikan ke PTFI melalui PT Kans,” tuturnya lagi.
Sebelum membuka koperasi, kata Ihfa, dirinya melakukan studi banding di Semarang, Rembang, Juana dan Koperasi di sana sangat terarah perangkat administrasi dan manajemennya juga teratur. Jadi, dirinya yakin akan bisa menerapkannua di Koperasi Iwana Jaya.
“Saat ini kami belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah, tapi dokumen-dokumen kami sudah masukkan ke pemerintah. Namun, yang dipertanyakan juga ada koperasi yang tidak tahu binaannya dimana tetapi selalu mendapatkan bantuan, bantuan itu diberikan kepada masyarakat pesisir tapi masyarakat pesisir yang mana?
"Selain itu, kami juga mendapatkan bantuan pembangunan PPI dari Sumitro dan bantuan kapal dari Rembang untuk operasional,” jelasnya. (azk/SP)
Tinggalkan Balasan