Haris Azhar: Perkembangan Laporan Dugaan Gratifikasi di KPK Memuaskan

Kamis, 06 Sep 2018 21:01 WIT
Perwakilan korban PHK Freeport mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Kamis (6/9)

TIMIKA | Perwakilan karyawan korban PHK ‘sepihak’ di lingkungan PT Freeport Indonesia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/9). Mereka menanyakan perkembangan laporan dugaan pemberian gratifikasi oleh PT Freeport Indonesia kepada pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika. 

Kuasa Hukum karyawan korban PHK Freeport dari Lokataru - Law and Human Right Office, Haris Azhar mengatakan perkembangan tindak lanjut KPK atas laporan mereka sejak Februari 2018 lalu itu cukup baik. KPK menyatakan telah menemukan adanya indikasi dugaan gratifikasi dimaksud. 

“KPK sudah persentase hasil kerja mereka ke kawan-kawan moker. Saya cukup apresiasi, hasilnya cukup bagus. Tapi perlu waktu bagi KPK untuk melakukan pendalaman lagi,” kata Haris saat dikonfirmasi Seputarpapua dari Timika, Kamis (6/9). 

Indikasi pemberian gratifikasi oleh Freeport diduga berlangsung sejak tahun 2000. Ini diduga melibatkan tiga orang petinggi Freeport dengan Ketua PN Timika Relly D Behuku dan Fransiscus Babthista selaku Juru Bicara PN Timika beserta beberapa pegawainya. 

“Jadi masih butuh waktu lagi untuk pendalaman materi. Yang pasti laporan di KPK perkembanganya cukup baik, kami cukup bahagia dengan perkembangan yang mereka sampaikan,” tutur Haris, mantan Koordinator KontraS. 

 

Baca Juga: KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Antikorupsi di Papua

 

Dugaan gratifikasi diketahui saat Lokataru melakukan pendampingan hukum dalam kasus pemogokan ribuan karyawan Freeport Indonesia yang kemudian dianggap telah mengundurkan diri secara sukarela oleh manajemen perusahaan itu.

Lokataru juga telah melaporkan para hakim PN Timika ke Komisi Yudisial, Ombudsman, Bareskrim Polri dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). 

Terakhir, Komisi Yudisial melakukan sidang panel pada Rabu (5/9) kemarin setelah memeriksa para saksi dan pelapor sebelumnya. Jika laporan ini diputuskan bisa ditindak lanjuti, maka akan berlanjut pada pemeriksaan terlapor kemudian pemberian sanksi. 

Adapun dugaan gratifikasi ini dinilai berdampak pada kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja, Sudiro, yang dijatuhi vonis hukuman selama satu tahun penjara di PN Timika. Vonis tersebut dianggap dipaksakan karena kasus yang dituduhkan kepada Sudiro harusnya dapat diselesaikan di internal organisasi serikat pekerja. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan