Ombudsman Bantah Terima Laporan Masalah Ketenagakerjaan Freeport

Kamis, 13 Sep 2018 13:54 WIT

TIMIKA | Ombudsman RI perwakilan Provinsi Papua menyayangkan pernyataan Ketua SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Aser Gobai yang menyebut Ombudsman tak serius menangani laporan masalah ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport Indonesia.

Asisten Ombudsman RI perwakilan Provinsi Papua, Melania, menyatakan pihaknya tidak pernah menerima laporan Aser Gobai yang juga Anggota DPRD Mimika, tentang masalah ketenagakerjaan atau pun PHK massal karyawan perusahaan asal Amerika Serikat itu.

"Kami pikir begini, ada apa beliau, sudah terima surat (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) dari kami, terus langsung menyampaikan berita tidak benar seperti ini. Inikan sangat disayangkan," kata Melania saat mengklarifikasi masalah tersebut kepada Seputarpapua, Rabu (12/9).

Ombudsman Papua, kata Melania, sebenarnya menerima laporan tentang dualisme organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia yang kemudian disoal pasca Musyawarah Unit Kerja Luarbiasa (Musniklub) yang hasilnya dicatatkan di Disnakertrans Mimika. 

Ia menjelaskan, posisi laporan Aser Gobai awalnya disampaikan ke Ombudsman RI di Jakarta pada November 2017. Namun Ombudsman Jakarta melihat bahwa masalah ini terjadi di wilayah kerja Ombudsman perwakilan Papua, sehingga kemudian dilimpahkan kembali ke Papua. 

"Jadi kami mulai menangani laporan itu di awal tahun 2018. Setelah kami lihat, laporan beliau ternyata bukan soal PHK, bukan soal tenaga kerja. Karena soal tenaga kerja menurut beliau sendiri bahwa itu sudah ditangani oleh kuasa hukum mereka," tutur Meliana. 

Ombudsman Papua kemudian menindak lanjuti laporan terkait dualisme organisasi serikat pekerja tersebut, dimana Aser Gobai menduga terjadi maladministrasi di Disnakertrans Mimika lantaran mencatatkan salah satu kubuh dalam sengketa dualisme organisasi tersebut padahal belum ada putusan peradilan. 

Menurut Meliana, Musniklub serikat pekerja sebenarnya sama sekali bukan ranah Disnakertrans. Melainkan ini menjadi urusan internal organisasi serikat pekerja berdasarkan AD-ART yang disusun SPSI. 

"Artinya, secara perdata dia bisa menggugat, tapi itu urusan di luar, tidak bisa masuk ranah Disnaker. Jadi yang Ombudsman lihat adalah posisi pencatatan itu benar atau tidak, sesuai prosedur atau tidak," katanya.

Ombudsman menyatakan pencatatan hasil Musniklub oleh Disnakertrans Mimika sudah sesuai prosedur. Apabila seandainya tidak dicatatkan, Disnakertrans justru akan melakukan kesalahan prosedur. 

"Disnaker tidak akan campur ke dalam urusan AD-ART yaitu harus menunggu putusan pengadilan jatuh baru bisa dicatatkan. Sementara proses pencatatan itu oleh Disnaker berdasarkan laporan dari hasil Musniklub yang SPSI ini lakukan. Itulah yang menjadi obyek pemeriksaan Ombudsman di Papua untuk laporan Aser Gobai," jelasnya.

 

Baca Juga: Legislator Pertanyakan Kinerja Ombudsman Soal Masalah Karyawan Freeport

 

Setelah melakukan pendalaman dan tidak menemukan adanya maladministrasi, maka Ombudsman perwakilan Papua telah menutup laporan tersebut, lalu memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada pelapor dalam hal ini Aser Gobai. 

"Kami sudah tutup laporan tersebut karena memang tidak ditemukan maldministrasi. Tapi bukan soal PHK, karena pak Aser sendiri yang sampaikan bahwa itu sudah ditangani oleh kuasa hukum mereka," tandas Melania. 

"Sehingga kalau pak Aser tidak mengetahui tindak lanjut dari laporan Ombudsman, ini sangat luarbiasa padahal beliau setiap kali datang ke kantor kami. Dan bukan sebagai anggota DPRD Mimika, tetapi sebagai pelapor," sambung dia.

Melania mengaku heran ketika Aser Gobai justru menuding Ombudsman tidak bersikap netral dan bahkan tidak menindak lanjuti laporannya. Apalagi substansi keberatan yang dimaksud Aser Gobai tidak sesuai dengan pelaporan yang diterima Ombudsman Papua. 

"Jadi kalau misalnya ada pemberitaan seperti ini, ada apa ini pak Aser, apakah beliau tidak terima bahwa hasilnya kita tidak menemukan maladministrasi dalam prosedur yang dilakukan oleh Disnakertrans Mimika," katanya.  

Setelah mencapai proses akhir dari penanganan laporan itu, Ombudsman kemudian beberapa kali mengundang Aser Gobai sebagi pelapor, namun justru mengutus orang lain dan bertemu langsung dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Iwanggin Sabar Olif untuk mengambil LAHP pada 29 Agustus lalu.

"Ini yang perlu dikonfirmasi kembali kepada pak Aser, beliau sudah terima laporan akhir kami atau belum, karena beliau sendiri kami sudah hubungi beberapa kali, tapi mengutus orang datang ke kantor kami," kata dia. 

Melania mengatakan, pihaknya memang sempat heran ketika setiap kali datang ke Kantor Ombudsman Papua begitu banyak pekerja. Namun yang dilaporkan hanya masalah dualisme organisasi, bukan masalah PHK terhadap ribuan pekerja di Freeport. 

"Karena sampai kami meminta keterangan tambahan, beliau tidak menyinggung sama sekali soal bagaimana PHK ini, jumlahnya berapa, kami pikir bahwa pengacara sudah menangani, jadi kami tidak mengerjakan itu," katanya. 

"Kami juga tanya kepada Disnakertrans saat kami panggil ke kantor, disampaikan bahwa hanya sebagian kecil atau bahkan tidak ada yang datang mengadukan masalah atas tenaga kerja ini" 

"Inipun tidak mencacatkan masuk ke Disnaker untuk diproses sesuai aturan sesuai perselisihan hubungan industrial. Kalaupun tercatat (walau tidak dilaporkan) kami akan periksa, tetapi ini tidak tercatat. Apa maksudnya tidak mencatatkan ini kepada dinas tenaga kerja," pungkasnya. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan