FPHS akan Gelar Alas Tikar Biayai Perda Hak Ulayat

Jumat, 14 Sep 2018 16:34 WIT
Yohan Zonggonao dan Elfinus Jangkup Omaleng saat memberikan keterangan kepada wartawan

TIMIKA | Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsinga, Wa-Banti, Aroanop akan menggelar alas tikar untuk mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) hak ulayat. Rencana alas tikar akan dilakukan selama dua kali, yakni 15 dan 22 September 2018.

Sekretaris I FPHS, Yohan Zonggonao mengatakan, FPHS Tsingwarop terpaksa menggelar alas tikar guna menggalang dana untuk mendukung pembiayaan penyusunan Perda kepemilikan hak ulayat di Kabupaten Mimika. 

Hal ini berdasarkan keputusan bersama seluruh perwakilan kepala suku dan tokoh masyarakat. 

"Kami sudah bersurat ke DPRD, Pemerintah, dan Freeport tapi sampai saat ini belum ada kejelasan tentang pembiayaannya. Dan kami sangat kuatir dengan keputusan negosiasi Freeport dan Pemerintah Indonesia, yang akhirnya tanpa melibatkan kami pemilik Hak kesulungan wilayah adat," terangnya kepada wartawan, di Jalan Hasanuddin, Kamis (13/9) malam.

Menurut dia, sebelumnya FPHS telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD pada 13 Agustus 2018 lalu. Namun sudah satu bulan ini, belum ada kejelasan.
 
Pada RDP tersebut, pihaknya menginginkan Perda untuk tiga kampung berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh tim dari Uncen. Namun setelah diskusi dengan beberapa pihak, FPHS Tsingwarop sepakat agar dijadikan perda secara keseluruhan. 

"Sampai saat ini belum ada tindaklanjut, sedangkan waktu untuk negosiasi Freeport dan pemerintah sudah mendekati Final. Karenanya kami akan terus akan dorong Perda ini, agar kami dilibatkan, ini karena menyangkut hak kami sebagai pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba di Kementerian ESDM, agar dilibatkan dalam proses pembicaraan negosiasi. Namun persyaratannya harus ada Perda yang menjadi acuan sebagai benteng hukum pemilik hak ulayat.

 “Bagian hukum kementerian sampaikan perda itu harus ada. Menurut mereka tidak masalah Perda itu dalam proses, asalkan sudah melalui tahapan persetujuan pemerintah daerah dan DPRD. Karenanya, kami gelar alas tikar ini untuk mendukung pembiayaan pembentukan Perda," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris II FPHS, Elfinus Jangkup Omaleng menegaskan, dalam proses negosiasi ini, pihaknya meminta seluruh masyarakat Pemilik Hak dilibatkan. 

Jika tidak, pihaknya akan menempuh jalur hukum dan aturan yang ada, baik hukum adat, agama, Otonomi Khusus, UU Minerba, serta Konvensi ILO 169 sebagai hukum International untuk melakukan aksi protes penutupan tambang.

 
“Kami akan lakukan apapun, walaupun ada konsekuensinya. Karena ini negeri dan tanah kami, semua yang menjadi kekayaan dan kebanggan leluhur dan sudah diambil selama 51 tahun. Tapi kami tidak pernah dihargai. Kami tidak ingin jadi asing di rumah sendiri dan orang lain melakukan perjanjian tanpa melibatkan kami sebagai pemilik hak ulayat,” ungkapnya.(mjo/SP)

Kategori:
Bagikan