Kapolres: Pembentukan Tim Penanganan Pendulang Tunggu Petunjuk Sekda Mimika

Senin, 24 Sep 2018 21:05 WIT
Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto

TIMIKA | Hingga saat ini pembentukan tim penanganan pendulangan di Kabupaten Mimika, Papua yang pernah diwacanakan beberapa waktu lalu belum jelas. 

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto saat ditemui wartawan di Mapolres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Senin (24/9).

“Hasil rapat waktu lalu, Sekda rencananya akan mengundang TNI-Polri, PT Freeport Indonesia, dan dinas terkait untuk membicarakan pembentukan koperasi yang akan menaungi para pendulang tradisional ini,” kata Kapolres.

“Jadi pendulang ditampung oleh pengusaha toko emas. Dan pemilik toko emas akan dibuatkan koperasi agar statusnya legal,” terangnya.

Kalaupun alternatif itu tidak bisa lanjut Kapolres, pada pertemuan lalu sempat dibahas menyangkut pengelolaan limbah. Dimana, diketahui bahwa tailing bukanlah pertambangan. 

Untuk itu, apabila dilihat dari mekanismenya, mulai tailing mengalir, diambil oleh pendulang dan dipasarkan atau dijual ke toko emas, itu lebih kepada pemanfaatan limbah tambang PTFI. 

“Pada pertemuan kemarin lalu, Pak Sekda sepakat bagaimana bisa mengakomodir pendulang, karena jumlahnya 16 ribuan,” kata Kapolres.

“Dan kami lihat dampak dari gangguan kamtibmas. Kalau tidak bisa tersalurkan, maka akan mengganggu kamtibmas, seperti pemalangan dan lainnya,” ujarnya.

Antisipasni terhadap dampak gangguan kamtibmas, Kapolres mengatakan, terus melakukan pendekatan kepada asosiasi, dengan harapan bisa menenangkan para pendulang untuk tidak melakukan jalan pintas. Selain itu, mendekati toko emas, untuk menampung sementara waktu hasil dulangan mereka.

“Sekali lagi, kami bukan pengambil kebijakan. Dan masalah ini harus duduk bersama untuk mengkomunikasikannya agar bisa diambil kebijakan,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Sekda Mimika, Ausilius You mengatakan, Pemda Mimika akan membentuk tim untuk membahas legalitas atau aturan terkait penjualan dan pembelian emas dari para pendulang tradisional.

Tim ini akan merumuskan sebuah wadah yang berbadan hukum agar para pendulang dan pedagang emas dalam melaksanakan aktifitasnya tidak melanggar hukum.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan bentuk tim yang terdiri dari Pemda Mimika, PT Freeport Indonesia, dan TNI-Polri,” kata Sekda usai pertemuan di Hotel 66, Senin (17/9).

Sehari sebelum pertemuan, tepatnya Minggu (16/9) ratusan pendulang menutup sejumlah jalan utama dalam kota Timika, seperti Jalan Ahmad Yani di pertigaan PIN Cellular dan Gorong-gorong. Mereka membakar kayu dan ban bekas di badan jalan, hingga menghambat aktivitas lalu lintas. 

Para pendulang melakukan aksi protes menyusul tutupnya sejumlah toko emas yang selama ini membeli hasil dulang mereka. Pengusaha emas memilih menutup tokonya, karena tiga pengusaha/pemilik toko emas lainnya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan karena dituduh sebagai sindikat pertambangan ilegal di area PT Freeport Indonesia.(mjo/SP)

Kategori:
Bagikan