Serikat Pekerja Apresiasi Disnaker Provinsi Papua Soal Moker Freeport

Rabu, 03 Okt 2018 20:25 WIT
Aksi demo karyawan Moker PTFI beberapa waktu lalu. (Foto: Dok SP)

TIMIKA | Pengurus Cabang SPKEP SPSI Kabupaten Mimika mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua yang telah memberikan perhatian secara khusus terhadap masalah ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport Indonesia. 

Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Aser Gobai mengatakan, Disnakertrans Papua beberapa waktu lalu telah mengutus pegawai pengawas untuk mendalami kasus pemogokan ribuan karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia, serta memeriksa masalah pemblokiran akses BPJS kepada para karyawan perusahaan itu. 

Aser berharap dengan adanya hasil kerja tim pemeriksa Pegawai Pengawas Provinsi Papua, dapat memberi masukan terbaik untuk penanganan penyelesaian kasus PHK karyawan secara sepihak itu. Dimana mereka dianggap mengundurkan diri setelah melakukan mogok kerja memprotes kebijakan furlough yang belum dikenal dalam UU Indonesia. 

“Sebagai pimpinan cabang serikat pekerja bertanggung jawab memberikan keterangan dan dokumen kepada pegawai pengawas Provinsi Papua, di Kantor PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Jalan Yos Sudarso, Timika, Papua beberapa waktu lalu,” katanya saat menghubungi Seputar Papua, Rabu (3/10). 

Aser mengaku telah menerima hasil kajian pejabat pengawas Disnakertrans Provinsi Papua yang menyatakan mogok kerja ribuan karyawan sejak 1 Mei 2017 adalah sah. Sementara pihak manajemen Freeport tetap meyakini mogok kerja tersebut illegal sehingga menganggap karyawan mangkir dari tempat kerja. 

“Sesuai aturan diberikan waktu 7 hari kepada masing-masing pihak untuk menyerahkan dokumen dan data. Dari pihak PT Freeport Indonesia disampaikan permohonan  permintaan waktu sampai 30 September 2018,” katanya. 

Di lain sisi, Aser menyayangkan sikap Disnakertrans Kabupaten Mimika yang justru ikut menandatangani nota kesepahaman secara sepihak bersama manajemen Freeport dan PP SPKEP SPSI pada 21 Desember 2017. Dimana PP SPKEP SPSI menurutnya tidak pernah mendapat kuasa dari karyawan mogok kerja untuk mewakili mereka. 

Ia mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan sepihak dilakukan sementara belum ada penegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran dan norma ketenagakerjaan yang menimbulkan penderitaan ribuan pekerja termasuk orang asli Papua. 

“Ada 2.600 pekerja asli orang Papua menderita di atas tanah dan kekayaan mereka sendiri, kemudian dari 8.300 pekerja dan keluarga secara umum sebagai warga masyarakat Mimika, Papua dan Indonesia dikorbankan, mengalami pelanggaran hukum dan HAM atas tindakkan PHK sepihak manajemen Freeport Indonesia,” tukasnya. 

“Seharusnya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja memberikan telaah/kajian kepada bupati untuk menindaklanjuti. Namun tanpa dihadiri pihak korban dan secara sepihak menjelaskan kepada bupati sesuka hati dan mewujudkan apa yang diinginkan secara pribadi,” cetusnya. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan