Beredar Kabar Akses Karyawan Moker Diaktifkan, Jubir Freeport Bilang Begini

Minggu, 07 Okt 2018 13:03 WIT
Riza Pratama

TIMIKA | Beredar kabar di media sosial terkait akses karyawan mogok kerja di lingkungan PT Freeport Indonesia kembali diaktifkan berupa ID card dan rekening bank yang sebelumnya ditutup. 

Dalam unggahan tersebut dituliskan bahwa  pengawas ketenagakerjaan menyatakan mogok kerja ribuan karyawan itu adalah sah. Kemudian ID card karyawan moker telah diaktifkan Oktober ini.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama menampik kabar tersebut. Ia bahkan menyebut sama sekali belum menerima konfirmasi apapun soal itu. 

Riza justru mempertanyakan siapa yang dimaksud "mereka" dalam informasi itu. Dimana dituliskan bahwa "Sekarang kartu ID kami mereka AKTIFKAN kembali per bulan ini (Oct 2018)". 

"Saya tidak mendapatkan konfirmasi apapun. Yang dimaksud mereka siapa? Saya tidak bisa komentar untuk sesuatu yang tidak jelas apa," kata Riza ketika dikonfirmasi lewat pesan instan, Jumat (5/10).

Ketua tim karyawan moker di Jakarta, Tri Puspital ketika dikonfirmasi juga membantah kebenaran informasi tersebut. Ia mengatakan itu hanyalah isu yang belum dipastikan kebenarannya.  

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Ronny S Marjen mengatakan, perselisihan hubungan industrial ini semestinya dari awal telah dicatatkan di dinas tenaga kerja dimana perusahaan itu beroperasi. 

“Jadi kalau persoalan itu di Timika, maka catatkanlah ke dinas tenaga kerja kabupaten Mimika. Namun sampai hari ini, kedua pihak baik manajemen perusahaan maupun serikat pekerja belum mencatatkan perselisihan ini di dinas tenaga kerja,” ungkap dia. 

Berbicara soal penegakan hukum, kata Ronny, itu harusnya disampaikan dalam tahapan mediasi yang harusnya sebelum itu disampaikan lewat proses pencatatan masalah hubungan industrial. Namun, jika itu tidak dilakukan maka pemerintah daerah tentu saja tidak dapat masuk terlalu jauh selain sebatas memfasilitasi pertemuan kedua pihak. 

“Kalau sampai hari ini mereka tidak mencatatkan, pertanyaannya apa yang boleh kami lakukan, jelas tidak ada. Ini juga yang menghambat proses proses penyelesaian. Ada perbedaan besar antara memfasilitasi dengan mediasi. Mediasi itu salah satu tahapan ketika kita sudah melakukan pencatatan perkara,” jelasnya. 

Ronny mengaku sudah dipanggil kemana-mana untuk mengklarifikasi masalah ini. Misalnya ke DPR RI, kementerian ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja provinsi Papua, terakhir oleh Ombudsman atas laporan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap tidak menindak lanjuti laporan pekerja.

“Namun setelah diklarifikasi oleh Ombudsman, kami tidak terbukti melakukan maladministrasi. Karena apa, kami sebenarnya yang menunggu kapan masalah ini dicatatkan di dinas tenaga kerja. Bukan tidak menindak lanjuti,” katanya. 

Dilain sisi, dampak sosial yang ditimbulkan akibat kisruh berkepanjangan antara manajemen Freeport dengan para pekerjanya itu, dilaporkan terdapat 34 karyawan moker yang telah meninggal dunia.

Para karyawan moker Freeport bersama keluarganya tidak bisa lagi mengakses fasilitas kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Tidak sedikit pula karyawan moker yang terusir dari rumah kontrakan di Kota Timika dan menjual berbagai aset milik mereka untuk bisa bertahan hidup. Sebagian lagi kini telah kembali ke kampung halaman masing-masing.

Guna memperjuangan nasib mereka melawan kebijakan manajemen PT Freeport, ribuan karyawan moker Freeport dan perusahaan subkontraktornya itu kini telah memberikan kuasa kepada kantor hukum dan HAM, Lokataru. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan