FPHS Tsiwarop Mimika Diundang Kedubes AS untuk Audiensi

Kamis, 11 Okt 2018 16:41 WIT
Para pengurus FPHS Tsiwarop yang akan memenuhi undangan Kedubes AS. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Wa-Banti, Aroanop (FPHS Tsiwarop) diundang Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) untuk melakukan audiensi, terkait kepemilikan hak ulayat. Rencana audiens akan dilakukan di Jakarta, Jumat (12/10).

Sekretaris I FPHS Tsiwarop, Yohanis Songgonao mengatakan, selain menyerahkan draft Raperda ke DPRD Mimika, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Kedubes AS untuk menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi yang disampaikan merupakan tuntutan dan keinginan dari masyarakat pemilik hak sulung.

Keinginan masyarakat pemilik hak sulung ini muncul, karena selama 51 tahun hak-hak mereka tidak didapatkan dengan baik. Dan karenanya, pemilik hak sulung akan terus berjuang agar hak-hak masyarakat bisa terwujud.

“Dari penyampaian aspirasi melalui surat elektronik (email) tersebut, Kedubes AS mengundang kami untuk audiensi. Karenanya, hari ini kami berangkat ke Jakarta untuk menindaklanjuti undangan tersebut,” kata Yohanis kepada wartawan di bilangan Jalan Cenderawasih, Kamis (11/10).

“Dengan audiensi dengan Kedubes AS nanti, kami berharap adanya tindaklanjut dalam memperhatikan hak-hak masyarakat,” tambah dia. 

Ketua FPHS, Yafet B Manga menambahkan, saat penyerahan draft Raperda Hak Ulayat sudah ditekankan oleh Ketua DPRD Mimika untuk tidak ada dualisme. Dari penekanan tersebut, sejak awal FPHS terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyatukan barisan. 

Kalau ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah dan Freeport, maka harus menjadi satu kesatuan. Dan perjuangan FPHS ini tidak hanya sekedar kata-kata tetapi juga tindakan. Terbukti FPHS sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM, dan sekarang ini ada undangan dari Kedubes AS untuk melakukan audiensi.

“Kami berjuang ini untuk masa depan masyarakat pemilik hak sulung. Agar dapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Freeport, untuk masa depan anak cucuk kita. Mari kita buang pengalaman-pengalaman pahit sebelumnya, dan sekarang ini menapak masa depan,” terangnya.

Sekretaris II, Elfinus Jangkup mengatakan, agenda diundang Kedubes AS ini merupakan sejarah pertama bagi Suku Amungme. Yang sebelumnya belum pernah ada perhatian tentang hak ulayat dari dunia internasional. 

Lanjutnya, dan dengan perjuangan FPHS terhadap hak ulayat ini, maka mereka sudah menghargai Suku Amungme. Dan perjuangan hak ulayat ini dari hati masyarakat kecil, yang sudah 51 tahun tidak diperhatikan hak-haknya. 

“Dengan undangan ini, maka bisa dikatakan bahwa ini sudah menjadi agenda AS. Karenanya, mari kita bersatu dibawah payung FPHS. Karena kita berbicara masalah harga diri masyarakat pemilik hak ulayat,” tuturnya. (mjo/SP)

Kategori:
Bagikan