Hoax Media Sosial Pengaruhi Imunisasi MR di Kota Timika

Kamis, 11 Okt 2018 17:28 WIT
Imunisasi MRP di Timika (Foto: Dok SP)

TIMIKA | Beredarnya berita bohong (hoax) di media sosial yang kemudian dipercaya begitu saja oleh sebagian warga, ternyata berpengaruh besar terhadap cakupan imunisasi massal Campak/Measle, Rubella dan Polio (MRP) di Kota Timika, Papua. 

Kepala Seksi Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Usman La Alimuda mengatakan, hingga kini cakupan imunisasi massal MRP di Mimika baru 61,4 persen atau sebanyak 34.070 anak dari target sebanyak 55.479 anak yang harus diimunisasi.

“Masalah terbesar itu ada di kota Timika, kaitan dengan isu halal-haram, kemudian media social. Banyak dilihat orang-orang tertentu yang memposting penyakit meski tidak ada hubungan dengan imunisasi ini, tapi mereka mengatakan itu disebabkan karena imunisasi,” kata Usman di Timika, Kamis (11/10). 

Usman menerangkan faktor utama lain yang mengakibatkan rendahnya cakupan imunisasi di Mimika, yaitu terkait status halal-haramnya vaksin campak, rubela dan polio yang masih dipersoalkan oleh sebagian orang, terutama kalangan umat Islam.

Padahal sesuai Fatwa MUI Nomor 33 tanggal 21 Agustus 2018 memperbolehkan adanya imunisasi massal kepada anak-anak dan balita dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari penyakit campak, rubela dan polio yang mengakibatkan kecacatan, bahkan kematian.

“Jangan meninggalkan generasi dengan kecacatan, itu yang mungkin harus kita cegah. Jadi saya mengimbau kepada orang tua, jangan kita terlalu mempercayai media social, jangan terlalu menerima mentah-mentah informasi, perlu kita saring dulu,” imbuhnya.

Adapun untuk semua imunisasi bukan saja MRP memang menimbulkan reaksi panas dan demam terhadap anak-anak. Namun reaksi itu akan hilang dengan sendirinya dalam dua sampai tiga hari. 

“Kami beberapa waktu lalu diinformasikan bahwa ada beberapa anak setelah diimunisasi, kemudian malam langsung demam. Tetapi setelah diperiksa darahnya, ternyata malaria,” ungkap dia. 

Dari 23 Puskesmas di Mimika, katanya, terdapat satu Puskesmas yaitu Puskesmas Alama yang hingga kini sama sekali belum melakukan imunisasi massal MRP.

Ketiadaan sarana transportasi pesawat terbang atau helikopter menjadi faktor utama yang menghambat kegiatan imunisasi massal di wilayah pegunungan yang belum terjangkau akses jalan darat tersebut.

"Petugas Puskesmas Alama sudah melakukan imunisasi kepada 17 anak yang mereka temukan di Timika, sementara anak-anak yang tinggal di kampung-kampung sekitar Alama sama sekali belum diimunisasi," jelas Usman.

Untuk wilayah Distrik Tembagapura, sebagian kampung di Banti belum terjangkau imunisasi massal MRP. Sementara untuk wilayah Aroanop, petugas baru akan melakukan imunisasi massal kepada anak-anak dan balita di wilayah tersebut dengan difasilitasi oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Cakupan imunisasi massal MRP di Distrik Hoeya baru sekitar 30 persen, Distrik Jila sekitar 70 persen, sedangkan di Distrik Agimuga terdapat dua kampung sama sekali belum terjangkau imunisasi massal MRP yaitu Kampung Masafimamo dan Kampung Fakafuku lantaran petugas yang ditempatkan Dinkes Mimika tidak aktif di tempat.

Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika tetap optimistis mampu mencapai target minimal 95 persen cakupan imunisasi MRP hingga akhir Oktober 2018.

"Kami terus berupaya semaksimal mungkin agar hingga akhir Oktober nanti bisa mencapai target cakupan imunisasi massal campak, rubela dan polio di Mimika. Kami optimistis mampu mencapai target minimal yaitu 95 persen," kata Usman.

Guna mendongkrak cakupan imunisasi massal MRP di Mimika, Dinkes setempat melakukan sosialisasi kembali ke sekolah-sekolah dengan melibatkan orang tua murid mengingat ada banyak orang tua murid tidak setuju anak mereka diberikan imunisasi MRP.

Dinkes Mimika juga akan menggelar pertemuan lintas sektoral dengan beberapa pihak terkait seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), yayasan pendidikan yang menaungi sekolah Islam di Timika seperti Yapis, Hidayatullah, DDI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan dokter spesialis anak. (rum/Ant/SP)

Kategori:
Bagikan