Ketemu Dubes AS, FPHS Sampaikan Dua Poin Penting

Ketemu Dubes AS, FPHS Sampaikan Dua Poin Penting
Tim FPHS usai bertemu Dubes AS di Jakarta. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Wa-Banti, dan Arwanop (FPHS Tsingwarop) menyampaikan dua poin penting saat bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia pada Jumat (12/10) lalu.  

Sekretaris I FPHS, Yohan Zonggonao, And.,S.Kom.,MM mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Dubes AS Joseph R Donovan Jr bersama dua orang jajarannya yang sudah berdiskusi dan mendengarkan semua keinginan Masyarakat Tsinga, Waa dan Arwanop di Jakarta.

Pertemuan di Kantor Kedubes AS berlangsung selama dua jam dan membicarakan berbagai isu, mulai dari seputar sejarah, hukum, bisnis, perlakuan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 

Terlebih khusus mereka berdiskusi terkait peraturan dan peristiwa yang terjadi di area tambang PT  Freeport Indonesia – Freeport McMoRan di Kabupaten Mimika. 

"Dalam pertemuan, kami sampaikan bahwa ini pertama kali yang dilakukan Dubes AS untuk masyarakat asli pemilik tambang emas terbesar di dunia. Dan kami telah menyatakan bahwa presentasi yang sama juga sudah disampaikan kepada Dirjen Minerba ESDM," kata Yohan sapaan akrabnya melalui release yang diterima media ini, Sabtu (13/10).

Kata dia, pada pertemuan tersebut pihaknya juga telah menyuarakan beberapa hal strategis yang harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait termasuk Dubes AS. Dimana ada dua poin besar yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek.

"Untuk dua poin besar tersebut, akan kami sampaikan secara terbuka di Timika kepada seluruh masyarakat Tsingwarop dan simpatisan, yang selama ini ikut berjuang dalam mengangkat harga diri masyarakat Papua pada umumnya, dan harga diri masyarakat pemilik hak kesulungan," tuturnya.

Ia mengatakan, selain ke Dubes AS, pihaknya yang kini masih di Jakarta akan menyerahkan secara resmi dan terbuka draft Raperda Hak Ulayat Kabupaten Mimika. Kemudian seluruh dokumentasi yang selama ini diperjuangkan menyangkut harkat dan martabat orang-orang kecil pemilik hak kesulungan.

"Hal ini kami sampaikan, agar Dirjen Minerba mengetahui perkembangan perjuangan Perda yang juga sudah sampai di  DPRD Mimika. Yang diharapkan bisa diteruskan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Juga Menteri BUMN," katanya. 

Yohan menekankan, bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan ini, dan apapun yang diperjuangkan FPHS Tsingwarop demi menjaga rumah dan tanah. 

Karena itu, dirinya berharap PT Inalum (BUMN) dan Freeport McMoRan untuk berbicara bersama FPHS, agar investasi-investasi bisa berjalan aman dan terjaga secara baik ke depan. 

"Atas perjuangan ini, kami harapkan dukungan dan doa, agar usaha ini bisa tercapai. Karena dengan doa, kerja kita semua akan terjawab secara baik. Dan PHS mendapatkan perlindungan dan haknya sebagaimana mestinya," kata dia. (mjo/SP)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *