seputarpapua.com

Hari Pribumi Sedunia, MAI Soroti Pemerintah dan Freeport

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Hari Pribumi Sedunia, MAI Soroti Pemerintah dan Freeport
MAI menggelar press conference di Timika, Papua, Rabu (9/8/17) – Foto : Sevianto/SP

TIMIKA | Masyarakat Adat Independen (MAI) Timika, Papua, pada momentum Hari Pribumi Sedunia 2017 menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan dampak perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua.

Hari Pribumi Internasional diperingati setiap tanggal 9 Agustus, menjadi hari rekoleksi terhadap penghargaan dan pembelaan hak-hak masyarakat adat pribumi meliputi Hak Asasi Manusia (HAM) serta ekonomi sosial dan budaya (ekosob).

Ketua MAI Selvina Magal mengatakan, kehadiran raksasa tambang Freeport di Papua telah membawa kerugian berupa dampak kerusakan lingkungan cukup parah. Terutama dialami masyarakat pribumi Suku Kamoro di sepanjang pesisir pantai.

“Akibat pembuangan limbah Freeport, dusun sagu dan segala jenis ikan di laut tercemar. Terjadi pendangkalan di mana-mana hingga membuat aktifitas warga pesisir terganggu,” kata Selvina dalam jumpa pers di Timika, Rabu (9/8/17).

Menurut Selvina, kehadiran PT Freeport belum sepenuhnya meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua termasuk di sekitar tambang. Kontribusi Freeport dianggap sama sekali tidak setimpal dengan segala kerusakan ditimbulkan.

“Masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan di tanah mereka yang kaya raya. Pemberian dana satu persen oleh Freeport, hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat dan para elit lokal saja,” tuturnya.

Sementara itu, MAI menyoroti berbagai kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga di daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat pribumi. Ironisnya pemerintah telah menetapkan UU Otonomi Khusus yang seharusnya melindungi hak-hak dasar orang asli Papua.

MAI mencatat beberapa masalah sangat mendasar mulai dari sektor pendidikan.  MAI mencatat sebagian besar masyarakat pedalaman dan pesisir hingga kini belum mendapat layanan pendidikan secara baik.

“Tidak ada upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan orang Papua. Guru-guru justru meninggalkan tempat tugas. Anak-anak di sana menjadi terlantar tidak mendapat pendidikan,” kata Selvina.

Tidak itu saja, Selvina mengungkap begitu banyak masalah di hampir semua sektor layanan pemerintah. Baik itu kesehatan, sosial kemasyarakatan, hingga masalah sistem pengamanan TNI dan Polri.

“Roda pemerintahan amburadul, aparat keamanan TNI dan Polri yang tidak memberi pelayanan dan pengayoman, tetapi justru melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua,” ujarnya.

Selvina mengajak masyarakat adat Amungme dan Kamoro agar mampu melihat persoalan yang terjadi di wilayah adatnya. Sudah begitu banyak kerusakan terjadi namun belum disikapi secara serius.

“MAI tegaskan bahwa kebenaran tetap kebenaran, dan kebohongan tetaplah kebohongan,” tegasnya. (rum/SP)

Berita Terkait
Baca Juga