TIMIKA | Nelayan asal Kabupaten Asmat, Theodorus Cikatem (20) yang tewas ditembak oknum aparat TNI di Kawasan Pelabuhan Pomako Timika, Papua, telah dikebumikan di TPU Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kamis (10/8/17).
Korban dimakamkan pukul 13.40 Wit dipimpin Pastor Paroki Mapurujaya, Pastor Yonas Purnama, OFM dihadiri Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf Windarto dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Pomako Iptu Syamsul.
Pemakaman Theodorus diiringi isak tangis keluarga. Duka mendalam menyelimuti mereka setelah kehilangan kerabat secara tidak wajar.
Tokoh masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku yang ikut serta dalam prosesi pemakaman, meminta dengan tegas agar institusi TNI dapat memproses pelaku seadil-adilnya.
“Proses pelaku seadil-adilnya, kalau perlu pecat yang bersangkutan dari institusi TNI,” tandas Marianus yang juga Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Suku Kamoro (Lemasko).
Kesempatan ini Marianus meluruskan adanya informasi simpang siur atas peristiwa penembakan tersebut. Menurut dia, informasi bahwa korban tewas ditembak oknum polisi sama sekali tidak benar.
“Yang benar adalah oknum TNI AD yang kebetulan berada di lokasi saat bentrok antar nelayan. Tapi pelaku adalah oknum, bukan membawa institusi melakukan perbuatannya,” tutur Marianus.
Marianus mengatakan, sejumlah warga yang tersulut emosi sempat merusak fasilitas umum di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Pomako, serta beberapa kendaraan ikut dirusak.
“Jadi sebenarnya kantor Polsek yang dirusak. Bukan polisi yang melakukan penembakan warga disana. Kami perlu luruskan informasi agar tidak menjadi simpang siur,” tukasnya.
Adapun dua oknum anggota TNI, yakni Sersan Kepala (Serka) YS dan Kopral Dua (Kopda) A diduga terlibat dalam peristiwa penembakan ini. Kopda A juga mengalami luka serius di kepala dan pinggul, kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Mimika.
Seperti diketahui, sebelumnya sempat terjadi bentrok antar nelayanan di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara Pomako. Peristiwa ini menyebabkan satu warga nelayanan tewas setelah diduga tertembak di bagian perut.
Bentrok nelayan di Kawasan Pelabuhan Pomako pada Rabu (9/8/17) berawal saat dilakukan pertemuan membahas aturan pembayaran retribusi nelayan non Papua yang beroperasi di wilayah itu.
Rencana penarikan retribusi yang akan diserahkan melalui kepala kampung itu menyusul adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan seorang oknum warga kepada para nelayan non Papua.
Informasi yang dihimpun, sebelumnya seorang warga menahan dan merampas perahu para nelayan non Papua. Oknum tersebut mengancam akan mengusir mereka jika tidak membayar sejumlah uang setiap bulannya.
Pemkab Mimika melalui Dinas Perikanan dan Kelautan kemudian menerbitkan moratorium (penghentian sementara) aktifitas nelayan non Papua di wilayah perairan Mimika.
Moratorium ini diterbitkan agar persoalan nelayan tersebut diambil alih oleh Dinas Perikanan Mimika. Termasuk mekanisme adanya penarikan retribusi resmi kepada pemerintah kampung guna menghindari terjadinya Pungli. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan