KPU Kecewa Freeport dan Disdukcapil Tak Hadir Bahas Data Karyawan

Jumat, 30 Nov 2018 18:25 WIT
Theodorus Kossay

TIMIKA | KPU Kabupaten Mimika, Papua menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Freeport Indonesia maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dalam rapat koordinasi data pemilih di Distrik Tembagapura pada Pemilu 2019.


Rapat koordinasi yang digelar di Grand Tembaga Hotel, Jumat (30/11), itu hanya dihadiri KPU Papua yang bertindak selaku KPU Mimika, Bawaslu Mimika dan para pimpinan atau perwakilan seluruh partai politik. 


Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay, mengatakan kedua lembaga itu seharusnya hadir untuk menyampaikan data karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia, yang selanjutnya akan dipastikan statusnya dalam Pemilu 2019.


"Sayang sekali, teman-teman yang memiliki data karyawan yaitu manajemen Freeport maupun Disdukcapil tidak berkesempatan hadir. Ini kan KPU kecewa. Padahal kami sudah undang dua lembaga tersebut," kata Kossay.


Menurut Kossay, ada tiga kategori administrasi kependudukan karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia, yaitu karyawan dengan KTP Mimika, KTP Papua di luar Mimika, dan KTP di luar Provinsi Papua.


Ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU di sejumlah kabupaten asal para karyawan, untuk memastikan status hak pilih mereka pada Pemilu 2019 agar tidak terjadi kegandaan data pemilih. 


"Ketika karyawan yang bersangkutan sudah terdata sebagai pemilih di daerahnya lalu terdata juga di Mimika, itu akan terjadi kegandaan. Sehingga jika dia sudah terdata di Mimika, maka data di kabupaten asal harus dihilangkan," kata Kossay. 


Komisioner KPU Provinsi Papua, Fransiskus Antonius Letsoin, mengatakan semua warga negara berhak memberikan hak pilih cukup dengan satu persyaratan yaitu memiliki e-KTP.


Dengan demikian, setiap warga negara wajib untuk didata dan selanjutnya ditetapkan sebagai pemilih untuk memberikan hak pilih, termasuk seluruh karyawan di lingkungan PT Freeport Indonesia yang berasal dari daerah lain. 


"Pada saat pemilihan nanti mereka terdaftar sebagai pemilih tambahan. Dalam aturan seperti itu. Sedangkan jumlah DPT untuk Distrik Tembagapura yang ada saat ini, belum termasuk karyawan dari luar Papua," katanya. 


Di samping itu, persoalan lain mengenai data pemilih di Distrik Tembagapura adalah sulitnya menjangkau sejumlah kampung pasca teror penembakan di wilayah itu. Padahal, masih banyak warga di sana yang bahkan belum memiliki e-KTP. 


"Kami akan berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait administrasi kependudukan warga di 13 kampung di Tembagapura. Dukcapil harus melakukan administrasi kependudukan dulu dengan dilakukan perekaman e-KTP. Siapapun dia kalau tidak memiliki e-KTP, maka akan sangat sulit terdata sebagai pemilih," katanya. 


Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tembagapura, Jan Magal, mengakui bahwa memang masih ada sekitar belasan ribu warga baik di lingkungan PT Freeport Indonesia, maupun di sejumlah perkampungan hingga kini belum terdaftar sebagai pemilih. 


"Jumlah DPT yang ditetapkan sangat jauh di bawah jumlah penduduk yang seharusnya memberikan hak pilih di Distrik Tembagapura. Seperti yang terjadi kemarin pada pilkada. Bukan hanya karyawan, tetapi juga warga perkampungan di sana," kata Magal. 


Ia menerangkan, warga khususnya di Kelurahan Tembagapura yang diakomodir untuk mengikuti pemilu pada pilkada 2018 hanya mereka yang memiliki KTP Mimika. Dengan demikian ribuan karyawan tidak dapat memberi hak suara.


Data yang dimiliki PPD Tembagapura, khusus di Kelurahan Tembagapura terdapat 20.327 jiwa yang seharusnya memiliki hak pilih, terdiri dari 7.562 jiwa memiliki KTP Mimika, 3.111 jiwa memiliki KTP Papua di luar Mimika, dan 9.379 jiwa dari luar Papua. 


"Ini tidak termasuk 13 kampung lain, hanya khusus di Kelurahan Tembagapura. Jika ditotal seluruhnya bisa mendekati angka 30an ribu jiwa," ungkap Magal. 


Menurut Magal, DPT Distrik Tembagapura yang mengikuti pilkada 2018 hanya 13.232 jiwa. Ini masih jauh dari jumlah penduduk yang seharusnya memberikan hak pilih. 


"Sedangkan untuk DPT yang ditetapkan untuk Pilpres dan Pileg 2019 sebanyak 16.722 jiwa. Ini juga masih sangat jauh dari total warga, kami yakin masih banyak warga yang tidak terdata dan tidak dapat memberikan hak pilih nanti," katanya. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan