seputarpapua.com

Kapolda Papua: Pemda Mimika Diminta Tidak Diskriminatif

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Kapolda Papua: Pemda Mimika Diminta Tidak Diskriminatif
Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar

TIMIKA I Terkait dengan adanya kebijakan moratorium (penghentian sementara) kepada nelayan non Papua untuk melaut, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika diminta tidak diskriminatif dalam mengeluarkan kebijakan.

“Sebetulnya semua masyarakat memiliki hak yang sama. Sehingga harus menghilangkan hal-hal yang bersifat diskrimantif,” kata Kapolda kepada Wartawan di Mako Polres Mimika, Kamis (10/8/17).

Kata Kapolda, untuk moratorium yang dikeluarkan oleh Pemda Mimika, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) perlu dilakukan kajian. Dan instansi teknis lebih mengerti dan mengetahui, sehingga bisa melakukan mediasi dan pembinaan terhadap nelayan yang membuat mereka lebih sejahtera.

“Yang terpenting semua kebijakan harus bijak dan arif, serta tidak diskriminatif. Karena kalau sudah diskriminatif itu tidak enak. Dan ini merupakan prinsip umum dan universal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Kapolda.

Perlu diketahui, keputusan moratorium terhadap aktifitas menangkap ikan bagi nelayan di luar nelayan lokal suku Kamoro (non Papua), berdasarkan hasil rapat bersama, antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama dengan perwakilan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) dan perwakilan nelayan non Papua di Timika, pada Selasa (1/8/17) di ruang rapat lantai 3, Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Rapat atau pertemuan membahas nelayan ikan ini, dikarenakan pada Selasa (25/7/17) lalu, ratusan nelayan asli Suku Kamoro menggelar aksi  pemalangan Jalan Poros Mapurujaya, yang merupakan akses utama menuju pelabuhan Poumako, Timika. Masyarakat menuntut agar nelayan non Papua segera menghentikan aktifitasnya karena menyebabkan menurunnya hasil tangkap nelayan lokal.(mjo/SP)

Berita Terkait
Baca Juga