Menteri PUPR: Pembangunan Trans Papua Tetap Berlanjut

Rabu, 05 Des 2018 15:19 WIT
Basuki Hadimuljono (Foto: Twitter Kementerian PUPR)

JAKARTA | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan ruas jalan Trans Papua, meskipun terjadi insiden pembantaian pekerja di area tersebut.

Menteri PUPR yang rencananya berangkat Rabu malam (4/12) ke Papua, untuk meninjau lokasi batal, karena hari ini harus memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Panglima TNI. 

"Sebenarnya, jam setengah belas nanti ada rilis atau 'press conference' bersama Pak Presiden, Pak Kapolri, Panglima TNI dan saya karena itulah saya belum berangkat ke Papua. Jumlah korban saya belum tahu. Nanti ada kepastian setelah ini," ungkap Basuki Hadimuljono dalam acara Pengukuhan Pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) periode 2018-2023 di Jakarta, Rabu. 

Ia mengatakan bahwa kejadian yang menimpa para pekerja PT Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua hanya terjadi di segmen 5 dengan panjang 278 kilometer.

 "Segmen 5 itu ruas Wamena-Heberna-Kenyam-Mumugu dan Batas Batu. Jalan sepanjang 278 kilometer ini sudah tersambung dan tembus. Kami hanya memasang 35 jembatan. Empat belas dilakukan oleh PT Istaka Karya dan 21 jembatan oleh PT Brantas Abipraya Persero," ungkap Basuki Hadimuljono. 

Menurut dia, sebenarnya daerah PT Istaka Karya itu aman. Hanya saja, kejadian kemarin itu terjadi di Kali Yigi.

"Pembangunan jembatan lain tetap jalan terus karena Trans Papua itu tidak hanya di Wamena saja. Itu hanya 278 kilometer dari Trans Papua dengan panjang 3.900 kilometer," tegasnya.

 Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa masyarakat tidak ada yang menolak pembangunan Trans Papua, seperti di Holtekamp atau Digoel. 

"Proses pembangunan di Wamena ini kami melibatkan TNI saat membuka jalan. Di belakangnya, ada PU yang bertugas untuk pengerasan dan pengaspalan," imbuhnya. 

Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pembangunan yang dilakukan tanpa melaporkan ke Pangdam dan Kapolda. "Seperti yang dilakukan PT Brantas Abipraya Persero memberhentikan selama empat bulan lalu karena daerahnya dianggap rawan. 

Hal ini diperintahkan oleh Pangdam dan Kapolda. Saat saya kunjungan terakhir dan bertemu Pangdam, masih belum boleh," imbuhnya.

 Basuki Hadimuljono menandaskan bahwa tidak semua daerah di Papua itu rawan. Ada beberapa "red area". Yang tahu daerah tersebut adalah pihak keamanan.

"Apa yang terjadi ini tetap mendorong saya untuk membangun Trans Papua. Maju terus untuk membangun, meski ada risiko kerja," tegasnya. (Antara/SP)

Kategori:
Bagikan