seputarpapua.com

PTFI dan Pemerintah Pusat Masih Diskusikan Empat Poin

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
PTFI dan Pemerintah Pusat Masih Diskusikan Empat Poin
Direktur dan EVP PTFI Tony Wenas – (Foto: Mujiono/SP)

TIMIKA I Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menemukan titik temu. Namun, perundingan untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak tersebut sejauh ini berjalan konstruktif.

“Perundingan yang dilakukan ( Freeport Indonesia)  dengan pemerintah berjalan konstruktif dan positif. Dimana kedua pihak memiliki itikad baik untuk mencapai kesepakatan yang win-win solution,” kata Direktur dan Executif Vice President (EVP) PTFI, Tony Wenas, saat ditemui seputarpapua.com, Jumat (11/8/17) di Mako Polres Mimika, Jalan Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua.

Kata dia, dalam diskusi antara PTFI dan Pemerintah Pusat masih membahas empat poin, yakni tentang kelanjutan operasi PTFI, pembangunan smelter di Papua, masalah divestasi (penanaman modal) dan stabilitas perpajakan.

“Empat hal inilah yang masih menjadi pembahasan kami. Dan selama pembahasan tersebut tidak mengganggu proses produksi di PTFI,”terangnya.

Ia menambahkan, empat poin yang dibahas ini tidak bisa dijelaskan dan bagaimana kesepakatannya secara satu persatu. Ini dikarenakan, empat poin yang dibahas tersebut merupakan satu paket. Sehingga harus diselesaikan secara bersama, yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan secara bersama.

“Diharapkan bisa selesai denga secepatnya. Sehingga kejelasan terhadap PTFI mulai dari kontrak karya dan sebagainya bisa diketahui,”tuturnya.

Perlu diketahui, poin-poin kesepakatan antara pemerintah dan Freeport yang menjadi bagian Kementerian ESDM sudah rampung, seperti pembangunan smelter dan lainnya. Saat ini, Freeport hanya tinggal memperoleh kesepakatan dengan Kementerian Keuangan mengenai stabilitas investasi.

Jika stabilitas investasi telah diperoleh raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya, kebijakan tersebut akan menjadi pegangan bagi seluruh pemegang kontrak karya (KK) yang bertransformasi menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). (mjo/SP)

Berita Terkait
Baca Juga