TIMIKA | Satgas Noken dari Mabes Polri, Brigjen Pol Crisnanda, Selasa (11/12) mengunjungi spot-spot ternak yang menjadi binaan Binmas Noken di Kabupaten Mimika.
Spot-spot yang dikunjungi, yakni peternakan babi di Jalan Petrosea dalam. Spot ini dikhususkan bagi masyarakat asli Papua. Peternakan ini dibuka dan diresmikan pada 10 Agustus 2018 oleh Kepala Satgas Khusus Papua, Brigjen Pol Hery Nahak. Peternakan ini juga mampu menampung 100 ekor babi.
Selain spot ternak babi, Brigjen Pol Crisnanda juga mengunjungi ternak ayam kampung super di kompleks Pasar Sentral Mimika. Spot ini juga sebagai bentuk maupun wadah pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat, karena Mimika sangat membutuhkan daging ayam segar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Brigjen Pol Crisnanda mengatakan, Binmas Noken Polri sebagai bentuk perhatian Polri kepada masyarakat. Dengan melakukan kegiatan ini, polisi tidak hanya bertugas dalam hal kepolisian, tetapi juga melakukan pembinaan kepada masyarakat, yang tujuannya untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian.
"Kami dari polisi hanya bisa menjembatani untuk melakukan program binaan kepada masyarakat. Diharapkan bisa menjadi solusi dalam pemecahan masalah perekonomian yang selama ini terjadi melalui pendekatan-pendekatan yang ada,” katanya.
Pendekatan-pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Misalnya di Mimika, melalui Binmas Noken Polri membuat program pembinaan kepada masyarakat berupa peternakan babi dan ayam.
“Dengan membuat spot ternak babi dan ayam ini, diharapkan apa yang dilakukan oleh Bimas Noken Polri ini bisa memotivasi dan memberdayakan masyarakat. Kami di sini hanya menjembatani, mendampingi, memberikan inspirasi dan mensuport,” tuturnya.
Ini juga sebagai implementasi dari model polisi masyarakat (Polmas) yang didalamnya melakukan pembinaan, pendampingan dan memberikan dukungan dengan tujuan mampu mengangkat harkat martabat manusia.
“Kalau ini nanti bisa dikembangkan dan bisa menjadi sesuatu yang khas dan unik, maka itu bisa memberikan kehidupan. Karenanya, penerapan model ini disesuaikan dengan karakter daerah,” katanya. (mkr/SP)
Tinggalkan Balasan