TIMIKA | Lima fraksi di DPRD Mimika memberikan catatan untuk meningkatkan kerjasama dan transparansi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Catatan-catatan tersebut disampaikan pada rapat paripurna II masa sidang III, tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2019, Kamis (13/12) malam.
Sebelum paripurna tentang pandangan umum fraksi ini, DPRD dan Pemda Mimika melakukan pembahasan KUA-PPAS di Jakarta, pada 6-8 Desember 2018. Dalam pembahasan tersebut disepakati bersama APBD Mimika tahun anggaran 2019 sebesar Rp3,1 tirliun.
Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibacakan oleh M Nurman Karupukaro mengatakan, pendapatan dan belanja daerah merupakan aktualisasi rencana pembangunan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan public dan tugas pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Sebagaimana tertuang pada pasal 179 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa penyususnan RAPBD harus dilakukan secara terpadu, terencana, aspiratif dan dilaksanakan melalui suatu mekanisme.
“APBD itu sebagai instrument fiskal daerah yang dapat dilaksanakan secara maksimal. Itu bisa terwujud kalau ada kerjasama, serta transparansi antara legislative dan eksekutif,” katanya.
Kata Nurman, kegiatan dan pendanaan pembangunan di daerah ini perlu dilakukan penyelerasan program dan kegiatan. Sehingga diharapkan APBD betul-betul difokuskan untuk urusan yang menjadi rencana pembangunan.
“Karenanya, setelah RAPBD ini ditetapkan jadi APBD, kami minta untuk menjalankan program pembangunan sesuai amanat peraturan, baik itu fisik maupun non fisik. Sehingga tidak terjadi devisit anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.
Fraksi Bulan Bintang pada pandangan umumnya yang disampaikan oleh Viktor Kabey mengatakan, APBD merupakan kebutuhan mendasar bagi suatu daerah untuk melaksanakan pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan yang matang, terarah dan proposional serta transparan dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
“Maka kami minta adanya kerjasama dan transparansi yang baik antara DPRD dan Pemda Mimika,” kata viktor.
Sedangkan Amanat Hari Rakyat dalam pandangan umumnya yang dibacakan Elieser Ohee mengatakan, dengan besaran anggaran tersebut diharapkan wajah Mimika dapat berubah. Apalagi pada 2020 nanti, Mimika menjadi salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan PON 20.
“Kami minta anggaran sebesar tersebut dapat digunakan sesuai sasaran perencanaan. Sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Mimika, mulai pedalaman, pesisi sampai kota,” terangnya.
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang dibacakan Hadi Wiyono mengatakan, belanja daerah tahun anggaran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 17,31 persen. Besaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung yang menyerap 32,14 persen. Sedangkan belanja langsung menyerap 67,86 persen.
FKB berharap agar kebijakan anggaran dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika, baik yang di pedalaman, pesisir pantai, maupun dalam Kota Timika.
“Kami dari FKB lebih menekankan kepada masalah pendidikan. Jangan sampai terganggu pelaksanaanya, khususnya di pedalaman dan pesisir pantai,” kata Hadi.
Terlebih pada pengelolaan asrama di sentra pendidikan yang saat ini masih memprihatinkan.
“Pengelolaan asrama pendidikan harus diserahkan ke pihak ketiga, agar mutu pendidikan jadi lebih baik,” ujarnya.
Fraksi Mimika Bersatu (FMB) yang dibacakan Aser Gobay mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Bupati Mimika atas keterbukaan, kejujuran dalam meningkatkan nilai APBD dari tahun sebelumnya. Dimana untuk APBD 2019 sebesar Rp3,1 triliun.
FMB sangat mendukung progam Bupati Mimika yang menitikberatkan pada rencana pelaksanaan PON 20 pada 2020 nanti. Dimana Mimika sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan even bergensi tersebut.
“Kami harapkan kepada semua OPD agar bekerja maksimal dan berdayakan sektor-sektor penghasilan PAD, guna mencapai target yang ditentukan,” katanya.(mkr/SP)
Tinggalkan Balasan