TIMIKA | Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh jajaran kepolisian Polda Papua dan Papua Barat agar netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Kapolri melakukan kunjungan ke Timika, Jumat (11/8/17), dan bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan jajaran Forkompinda Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua.
Kapolri mengatakan, sebentar lagi rakyat Papua akan menghadapi Pilkada, baik pemilihan gubernur (Pilgub) maupun pemilihan bupati (Pilbup) di tujuh kabupate se-Papua.
“Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada ini kabupaten yang keras-keras. Prinsip utamanya saya perintahkan jajaran polisi harus netral. Kemudian bekerjasama dengan semua stakeholder,” kata Kapolri di Rimba Papua Hotel Timika, Jumat (11/8/17).
Mantan Kapolda Papua ini meminta jajarannya merangkul semua pihak terutama tokoh masyarakat, tokoh Gereja, dan seluruh unsur masyarakat. Kemudian bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan TNI.
“Semua harus dirangkul sehingga Pemilu 2018 kita harapkan kondusif dan aman tidak terjadi konflik apalagi ada korban jiwa karena itu sangat merugikan,” imbuhnya.
Melalui kesempatan bertemu dengan jajaran Forkompinda se-Papua, Kapolri mengatakan kepolisian melakukan beberapa evaluasi terkait pengamanan Pilkada, serta upaya mendorong penyelesaian masalah setelah Pilkada.
“Sebelumnya antisipasi Mabes polri adalah Jakarta, Aceh dan Papua. Sedikit diluar dugaan adalah Pilkada di Papua berlangsung aman, namun ada beberapa tempat yang berujung Pemungukatan Suara Ulang (PSU),” jelasnya.
“Beberapa kasus kekerasan Pilkada tetapi sudah dikelola oleh pak Kapolda Papua (Irjen Boy Rafli Amar) dengan baik. Serta semua stakeholder, TNI- Polri bekeejasama sehingga semuanya hampir selesai semua. Tinggal Kabupaten Jayapura muda-mudah juga bisa lancar,” katanya.
Kapolri mengakui, persoalan yang sangat penting di Papua adalah menyangkut stabilitas keamanan. Dia berharap agar semua pihak dapat bersama-sama menjaga keamanan sehingga Pilkada bisa berjalan lancar.
“Kedepan setelah pilkada ini, kita ingin mendorong agar stabilitas Kamtibmas di Papua tetap terjaga dengan baik. Sehingga gubernur dan para bupati bisa fokus kepada pembangunan ekonomi, ini yang paling penting. Karena yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kesejateraan. Kalau mereka sejaterah, otomatis gangguan Kamtibmas akan turun,” ujarnya. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan