Kapolres Mimika: Penutupan Tambang Freeport Merupakan Persekusi

Kapolres Mimika: Penutupan Tambang Freeport Merupakan Persekusi
AKBP Agung Marlianto

TIMIKA | Terkait rencana penutupan tambang PT Freeport Indonesia oleh Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (FPHS Tsingwarop), Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menegaskan bahwa, tindakan tersebut merupakan persekusi (main hakim sendiri).

“Freeport merupakan obyek vital nasional (obvitnas), maka itu (penutupan tambang) merupakan persekusi,”kata Kapolres saat ditemui wartawan di bekas Sekretariat KNPB Timika, Rabu (2/1).

Kata dia, terkait rencana aksi itu, pada Sabtu (29/12) lalu, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pengurus FPHS. Dimana forum ini mengklaim bahwa mereka adalah representasi dari masyarakat di tiga wilayah atau  Tsinwarop dan meminta adanya skema pembagian saham Freeport untuk FPHS.

Pada  pertemuan tersebut,  Kapolres juga  memberikan pemahaman bahwa PTFI adalah obvitnas, bukan seperti perusahaan privatisasi lainnya. Karenanya yang dikedepankan  pengamanan TNI-Polri.

“Karena Freeport obvitnas, maka pengamanan di area tambang dilakukan oleh TNI-Polri. Pengamanan ini mulai dari rute pengawalan kendaraan dan personil,”ujarnya.

Untuk itu kata Kapolres, jika ada sekelompok orang yang merasa dizolimi atau haknya diambil, bisa mengajukan gugatan secara hukum, baik itu pidana, perdata maupun tata usaha negara. 

IKLAN-TENGAH-berita

“Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, UUD 1945 dengan tegas mengatakan, negara kita adalah negara berdasar hukum. Sehingga kalau ada yang merasa keberatan, bisa mengajukan gugatan,” terang Kapolres.
 
Dikatakan Kapolrss, pihaknya tidak menutup ruang siapapun yang mengajukan gugatan hukum. Tetapi kalau mereka melakukan penutupan, maka itu dinamakan keadilan jalanan, karena hanya berdasarkan opini dan persepsi sendiri.

“Menutup tambang namanya keadilan jalanan dan tidak konstitusional, karena menggerakkan massa untuk mencari keadilan versi sendiri. Bapak Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan jangan pernah kita berikan ruang terhadap persekusi,” tegas Kapolres.

Pihaknya juga sudah memberikan penjelasan kepada FPHS dan mereka memahami. Sehingga
rencana penutupan tambang oleh FPHS pada 3 Januaruli 2019 diundur 7 Januari untuk dilakukan pertemuan dengan DPRD Mimika. 

" Di situlah tempat yang tepat untuk menyalurkan aspirasi," kata Kapolres.

“Mudah-mudahan tanggal 7 Januari 2019 nanti mereka patuh. Apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang disampaikan, maka akan ada konsukueinsi hukumnya,”tuturnya.

Sementara permintaan memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Mimika, Kapolres menerangkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan kepada Bupati Mimika, namun hingga kini masih melaksanakan tugas di Jakarta.

“Beliau (Bupati,red) berangkat bukan pesiar, tapi memperjuangkan hak-hak masyarakat Mimika. Nanti akan ada delegasi atau yang mewakili untuk menerima FPHS di kantor DPRD.  Kemungkinan dari pihak Freeport juga hadir,” jelas Kapolres. (mkr/SP)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar