Pemprov Papua-Papua Barat Bahas Penerimaan CASN 2019

Jumat, 01 Feb 2019 17:31 WIT
Ilustrasi

JAYAPURA | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat menggelar rapat koordinasi membahas rencana pengadaan atau penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi umum 2019 di Batam, Kepulauan Riau.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Annie Rumbiak, di Jayapura, Jumat (1/2), mengatakan, pembahasan ini merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan pemerintah daerah se-Indonesia khususnya Papua serta Papua Barat di Kota Batam.

"Tujuan digelarnya rapat ini adalah untuk membahas dan menyepakati bersama-sama tahapan-tahapan serta penyusunan jadwal pelaksanaan, juga membahas rencana pengadaan/penerimaan CASN formasi umum 2019," katanya.

Menurut Annie, rapat ini juga membahas persyaratan-persyaratan bagi para pelamar atau pencari kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat serta kabupaten/kotanya masing-masing, serta mempertimbangkan apakah perlu melaksanakan penerimaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019.

"Kami mengharapkan agar para sekda, kepala BKD yang hadir dapat membahas secara baik tentang beberapa hal yang telah dirincikan lalu merumuskan sebagai masukan dari gubernur serta bupati dan walikota se-Provinsi Papua dan Papua Barat untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat," ujarnya.

Dia menjelaskan hal ini khususnya akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga Kepala BKN di Jakarta agar dapat menetapkan waktu pelaksanaan penerimaan CASN formasi umum 2019.

"Hal ini harus segera dilaksanakan, karena Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mengalami penundaan penerimaan CASN sejak 2017 yang lalu, sehingga jumlah pencari kerja di kedua provinsi ini bertumpuk sangat banyak," katanya lagi.

Dia menambahkan oleh sebab itu, tahun ini harus segera dibuka pendaftaran seleksi penerimaan bagi CASN, di mana harus memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dengan rincian 80-20 yakni pelamar lahir dan besar serta orang tuanya mengabdi di Tanah Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan e-KTP. (Antara/SP)

Kategori:
Bagikan