KPK Kantongi Bukti Medis, Pejabat Papua Bantah Lakukan Penganiayaan

Selasa, 05 Feb 2019 21:03 WIT
Petugas KPK yang dianiaya saat melakukan penugasan

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah mengantongi bukti medis atas peristiwa penganiayaan yang dialami dua pegawainya saat sedang bertugas di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Sabtu (2/2) malam.


"Terkait dengan hasil visum yang telah dilakukan, nanti tentu akan menjadi bagian dari pembuktian adanya penganiayaan terhadap pegawai KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (5/2).


Selain itu, kata dia, rekam medis termasuk operasi juga dapat menjadi fakta yang menguatkan ada akibat yang diderita pada tubuh yang bersangkutan dari kejadian tersebut.


"Bukti-bukti seperti ini kami yakini akan berbicara dengan sendirinya tentang kondisi yang bersangkutan. Untuk pertanyaan siapa yang melakukan penganiayaan, tentu akan lebih baik jika kita mempercayakan hal tersebut pada tim Polri yang sudah mulai bekerja," ujarnya.


Febri juga mengatakan bahwa pimpinan KPK pada Senin (4/2) telah menjenguk petugas KPK bernama Gilang yang menjadi korban pemukulan saat menjalankan tugas.


Ia menyatakan yang bersangkutan membutuhkan perawatan setelah tindakan operasi dilakukan untuk bagian hidung dan terdapat jahitan di sekitar mata kiri korban.


"Saya juga sudah melihat langsung kondisi yang bersangkutan malam kemarin dan juga bertemu dengan ayah dan ibu yang menjaga di rumah sakit tersebut. Dari informasi terakhir yang diterima keluarga pasien dari pihak rumah sakit, yang bersangkutan membutuhkan istirahat di rumah sakit sekitar 4-5 hari," tuturnya.


KPK pun memastikan setiap risiko yang diterima pegawai dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab KPK secara kelembagaan baik medis, keamanan ataupun pendampingan hukum.


Sebelumnya, pihak Pemprov Papua melalui pernyataan resminya membantah adanya penganiayaan terhadap petugas KPK tersebut.


Untuk diketahui, di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua. 


Seorang penyelidik KPK dilaporkan mendapat perlakuan tidak pantas dan mengaku dianiaya, lantaran menyusup melakukan pemantauan dan memotret para peserta rapat beserta barang bawaan mereka. 


Pemprov Papua lantas membantah jika pejabatnya telah melakukan penganiayaan terhadap penyelidik KPK, melainkan sempat terjadi baku dorong setelah beberapa pejabat merasa tidak nyaman karena dibuntuti dan dicurigai akan melakukan perbuatan korupsi, penyuapan.


"Terkait dengan isu penganiayaan kedua petugas (KPK) sampai kepada tindakan operasi pada bagian hidung atau wajah, perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena tidak ada penganianyaan sebagaimana sampai kepada kerusakan fisik"

"Yang terjadi adalah tindakan dorong mendorong (pejabat Papua) karena perasaan emosional karena diduga (dicurigai) akan melakukan penyuapan yang akan berakibat pada tindakan OTT dari KPK," demikian bantahan Pemprov Papua melalui Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua, Gilbert Yakwar, dalam rilis, Selasa. 


Pemprov Papua  melampirkan bukti foto kedua penyelidik KPK ketika telah berada dalam ruangan Direskrimum Polda Metro Jaya, dimana foto tersebut secara jelas menunjukan keduanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak terdapat adanya luka atau sobekan pada bagian hidung dan wajah. 


"Pada mulanya yang bersangkutan tidak mengakui sebagai pegawai KPK yang sementara melakukan tugas pengawasan dan/atau monitoring terhadap kegiatan evaluasi APBD Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, namun setelah tas jinjingnya diambil dan dilihat isinya ternyata terdapat kartu identitas sebagai Anggota KPK," katanya. (Ant/rum/SP)

Kategori:
Bagikan