seputarpapua.com

Mimika Belum Lakukan NPHD Jelang Pilkada 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Mimika Belum Lakukan NPHD Jelang Pilkada 2018
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono – Foto : Sevianto/SP

TIMIKA | Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  serentak 2018, Kabupaten Mimika belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU).

Selain Kabupaten Mimika,  Kabupaten Biak juga salah satunya yang belum melakukan penandatangan NPHD

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono menyebutkan, dari tujuh kabupaten di Papua,  baru lima kabupaten yang sudah menandatangi NPHD  yaitu, Kabupaten Puncak, Mamberamo Tengah, Paniai, Jayawijaya dan Deiyai.

Sedangkan Kabupaten Mimika belum melakukan penandatangan NPDH, dikarenakan adannya konflik antara eksekutif dan legislatif. Namun dirinya optimis, penandatangan NPHD bisa dilakukan  akhir Agustus ini, sebab DPRD Mimika sudah kembali diaktifkan.

“Kalau Biak karena KPUnya minta besar. Jadi masih dibahas,” kata Sumarsono kepada seputarpapua.com di Hotel Horizon Ultima Timika,  Jalan Hasanuddin, Selasa (15/8/17) sore.

Menurut dia,  penandatangan NPDH seharusnya sudah  dilakukan paling lambat Bulan Juli lalu.  Sebab,  tahapan Pilkada sudah dimulai pada Agustus ini.

Untuk itu, ia berharap penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat akhir Agustus, sehingga tak mengganggu jalannya tahapan Pilkada.

“Dua kabupaten ini kita pacu agar penandatangan NPDH bisa akhir Agustus ini. Tapi,  paling-paling lambat penandatangan NPDH September,” katanya.

KPU RI mencatat,  belum semua daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018 mendatang sudah menandatangani NPHD. Penandatanganan NPHD diperlukan sebagai dasar pencairan anggaran pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan data yang dimiliki KPU, terdapat 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2018 nanti, termasuk Provinsi Papua dan tujuh kabupaten di Papua. Namun, baru 112 daerah yang telah menandatangani NPHD.

Penandatanganan NPHD dinilai perlu segera dilakukan agar KPU dapat mempersiapkan pelaksanaan pilkada dengan baik.(ipa/SP)

Berita Terkait
Baca Juga