Pemasangan Baliho Kampanye Caleg di Mimika Bayar Rp50 Ribu?

Kamis, 07 Feb 2019 19:44 WIT
Ilustrasi

TIMIKA | Ketua DPC Partai Hanura Mimika, Saleh Alhamid mempertanyakan terkait pembayaran Rp50 ribu setiap alat peraga kampanye (APK) yang dipasang. 

“50 ribu ini masuk ke kas daerah atau bagaimana. Tidak ada sosialisasi kepada Parpol maupun caleg,”kata Saleh melalui pesan singkatnya,Kamis (7/2).

Kata dia,  saat ini jumlah caleg peserta Pemilu di Mimika berjumlah 460 orang. Kalau satu caleg memiliki 20 baliho, seperti dirinya maka harus membayarkan Rp1 juta. "Kalau ditotal, maka kurang lebih Rp460 juta," katanya.

Selain itu, apakah dengan pembayaran per baliho ini ada jaminan dari Pemda Mimika, dalam hal ini Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Mimika.

“Kalau sudah bayar, apakah Pemda melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap baliho yang dirusak ataupun jatuh,”katanya.

Dikatakan, hingga saat ini belum ada penyampaian secara resmi dari dinas terkait kepada pimpinan parpol dan caleg peserta Pemilu terkait tetribusi pemasangan baliho kampanye.

“Pemberitahuan setidak-tidaknya berisikan hak dan kewajiban peserta  pesta demokrasi. Peserta harus tau pungutan Rp50 ribu per baliho itu utk apa?,”ujarnya.
  
Kalau itu dibayar karena nenggunakan fasilitas negara, maka harus didiskusikan, sehingga semua peserta paham. Serta dijelaskan, bagaimana dengan hak peserta pesta demokrasi dalam menggunakan baliho. 

“Jika baleho dirusak, maka mereka berhak mendapat perbaikan dari pemerintah daerah. Dengan demikian peserta pesta tdk selalu merasa dirugikan,”tuturnya.

Sementara Kepala Dinas PMPTSP Mimika, Lopianus Fuakubun mengatakan, pemasangan APK oleh parpol maupun caleg dikenakan jaminan bongkar sebesar Rp50 ribu.

Jaminan bongkar itu, apabila waktu pemasangan APK itu berakhir, maka pemilik baliho harus membongkar sendiri. Sehingga biaya yang dikenakan itu akan dikembalikan.

“Namun, apabila sesuai waktu tidak dibongkar, maka akan dilakukan oleh petugas. Sehingga jaminan itu nantinya apakah digunakan untuk jasa pembongkaran atau masuk kas daerah. Jadi itu dititipkan untuk jaminan bongkar dan ada bukti,”katanya.

Sementara menyangkut sosialisasi, Lopi menjelaskan, pihaknya tdak bisa melakukan sosialisasi ke parpol dan caleg. Namun pihaknya sudah menyampaikan ke KPU pada saat pertemuan, agar disampaikan kepada peserta Pemilu 2019.

“Untuk masalah sosialisasi, sudah disampaikan ke KPU agar diteruskan ke peserta Pemilu. Dan ini sudah disampaikan saat pertemuan jadi sudah tidak ada masalah,”ungkapnya.(mkr/SP)

Kategori:
Bagikan