KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Dana Perimbangan Pegunungan Arfak

Kamis, 07 Feb 2019 22:08 WIT
Ilustrasi

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan kasus suap terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Dalam kasus itu, KPK pada hari Kamis (7/2) telah mengumumkan dua tersangka, yakni anggota DPR RI periode 2014 s.d. 2019 dari Fraksi PAN Sukiman (SKM) dan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPA).

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis.

Penggeledahan itu dilakukan di rumah rekanan pengusaha di Jakarta dan Manokwari serta rumah mantan pejabat Dinas Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak di Makassar.

"Dari penggeledahan tersebut, disita sejumlah dokumen terkait dengan perkara," ucap Saut.

Dari penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 itu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan dua tersangka.

"Tersangka SKM diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak," kata Saut.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Antara/SP).

Kategori:
Bagikan