PN Timika Sidangkan Gugatan Praperadilan KNPB

Senin, 11 Feb 2019 20:03 WIT
Sidang pembacaan permohonan praperadilan KNPB Timika melawan Kapolri di PN Kota Timika, Senin (11/2) (Foto: Sevianto/SP)

TIMIKA | Pengadilan Negeri Kota Timika, Provinsi Papua menyidangkan gugatan praperadilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam hal ini Kapolda Papua dan Kapolres Mimika.


Sidang pembacaan permohonan praperadilan yang digelar di PN Kota Timika, Senin (11/2), dipimpin Hakim tunggal Saiful Anam, dihadiri puluhan warga dan simpatisan KNPB Timika.


Pemohon dalam perkara ini, Sem Asso, Yanto Awerkiom, dan Edo Dogopia, diwakili tim kuasa hukum dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua, Gustaf Kawer, Imanuel Gobay, Apilus Menufandu, dan Yohanes Mambrasar. 


Gustaf Kawer meyakini adanya kesalahan prosedur mulai dari penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan penyitaan secara tidak sah yang dilakukan kepolisian dalam perkara ini. 


Dalam tanggapan (duplik) usai pembacaan permohonan praperadilan, termohon yang diwakili Bidang Hukum Polda Papua membantah jika prosedur dimaksud tidak menunjukkan kepatuhan akan kepastian hukum. 


Namun menurut Gustaf, kepolisian melakukan penahanan hingga penetapan tersangka bahkan tidak disertai dengan surat penangkapan, lalu kemudian tiga tersangka digiring ke Mapolda Papua.  


"Jadi menurut kami, yang mereka bantah tidak substansial karena fakta kita bahwa surat penangkapan dan penyitaan diberikan kepada tersangka dan keluarganya setelah lewat satu hari lebih," kata Gustaf. 


Sedangkan menyangkut penyitaan barang tidak bergerak, menurut Gustaf, dalam KUHAP tidak dibenarkan. Benda tidak bergerak hanya disita dalam kasus perdata, dimana bila yang bersangkutan merasa dirugikan lalu mengajukan gugatan perdata.


"Jadi polisi dalam alasan apapun tidak dibenarkan menyita barang tidak bergerak. Kaitan dengan penyitaan, itu juga harus ada surat penyitaan. Ini sama sekali tidak ada surat saat melakukan penyitaan pada tanggal 31 Desember 2018," katanya.


Gustaf juga meminta agar kepolisian bersikap adil dengan menghadirkan tiga pemohon (tersangka) dalam sidang  praperadilan untuk pembuktian. 


"Saya pikir kalau polisi mau adil untuk pembuktian, karena pemohon ini ada ditahan oleh mereka, harusnya dihadirkan supaya kita uji langsung," kata dia. 


Gustaf menampik tuduhan makar yang  dibungkus kegiatan ibadah dalam rangka HUT KNPB Timika pada 31 Desember 2018. Apalagi kegiatan itu dengan niat baik disertai surat pemberitahuan kepada kepolisian. 


"Dalam UU 1998 itu, kegiatan demo dan aksi pawai itu boleh dilakukan dengan pemberitahuan kepada polisi. Tetapi khusus yang berkaitan dengan ibadah, tidak perlu ada surat pemberitahuan kepada polisi," kata dia. 


"Dalam konteks teman-teman KNPB dan PRD (Parlemen Rakyat Daerah) itu untuk beribadah, berekspresi, berpendapat, itu dijamin oleh UU internasional, bahkan dalam UU HAM juga diatur tentang kebebasan berekspresi sampai aturan kebebasan menyampaikan pendapat," jelasnya. 


Tim Penasehat Hukum Polda Papua, AKBP Darma Suandito, memastikan telah ada bukti permulaan akan dilakukan permufakatan jahat atau makar di balik kegiatan KNPB Timika yang digelar dalam bentuk ibadah. 


"Untuk kegiatan ibadah yang mereka meminta ijin kepada Polres Mimika, itu ibadah sebagai bungkusnya saja, tetapi mereka ingin melakukan makar untuk memisahkan diri dari NKRI," katanya. 


Menurut Suandito selaku Kasubdit Penegakan Hukum Polda Papua, ketiga pemohon telah memenuhi unsur ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dijelaskan pada pasal 106 maupun 110 KUHP.  


"Dari bukti yang kita sita dari awal, semua sudah ada dengan struktur organisasi yang ada, itu semua (bukti bahwa telah terjadi permufakatan)," katanya. 


Terkait tuntutan ganti rugi atas penyitaan kantor dan sejumlah barang bukti, Suandito menegaskan bahwa apapun tafsirnya, kantor KNPB Timika jelas tak berizin dan organisasi tersebut dilarang. 


"Sementara terkait dengan permintaan untuk menghadirkan saksi yang prinsipal, nanti kami pertimbangkan. Karena semua tersangka berada di Jayapura," ujarnya.


Sidang praperadilan ini akan dilanjutkan pada Selasa (12/2) besok, dengan agenda pembacaan tanggapan balik (replik) oleh pemohon terhadap tanggapan (duplik) termohon atas permohonan praperadilan.


Adapun tiga termohon, yakni Sem Asso, Yanto Awerkiom, dan Edo Dogopia, ditangkap pihak kepolisian pada 31 Desember 2018 saat kegiatan ibadah memperingati HUT KNPB Timika.


Kantor Sekretariat KNPB Timika yang beralamat di Jalan Sosial (Jalan Freeport Lama) turut disita dan kini dijadikan pos TNI/Polri. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan