Hakim Praperadilan Gugatan KNPB Diminta Menerima Semua Permohonan Pemohon

Selasa, 12 Feb 2019 14:43 WIT
Suasana sidang gugatan praperadilan KNPB terhadap Kepolisian dengan agenda pembacaan replik oleh kuasa hukum pemohon (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Kuasa hukum pemohon pada pembacaan replik (respon pemohon atas jawaban termohon) pada sidang praperadilan KNPB terhadap kepolisian, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, Selasa (12/2) meminta kepada majelis hakim menerima semua permohonan pemohon.

Sidang dipimpin Majelis Hakim tunggal Saiful Anam, dihadiri  kedua kuasa hukum, baik pemohon maupun termohon.

Salah satu kuasa hukum pemohon Gustav Kawer mengatakan, dalil yang disampaikan pihak termohon melalui kuasa hukumnya pada jawaban permohonan tidak beralasan. "prosedur penangkapan kita nilai menyalahi aturan,"katanya.

Gustav mengungkapkan, pada 7 Januari 2019 polisi melakukan penangkapan terhadap kliennya. Besoknya 8 Januari 2019 dibawa ke Jayapura. 

“Kondisi ini merupakan sebagai bentuk pemaksaan dari pihak kepolisian,”kata Gustav.

Dikatakan, penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan dilanjutkan dengan surat penahanan. Dalam surat tersebut juga harus dijelaskan, alasan dan tempatnya sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelidikan, yang menjadi petunjuk polisi dalam mengimplementasikan KUHAP dan UU RI nomor 2 tahun 2002, tentang Polri.

“Namun yang terjadi, penangkapan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian surat menyusul. Karena pada tanggal 9 Januari 2019, sekitar pukul 12.21 WIT surat itu baru diberikan. Ini sudah melewati 1 hari 12 jam dan 1 menit, sejak tanggal 7 Januari 2019,”jelasnya.

Terlebih lagi, setelah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan berita acara pemeriksaan (BAP), pemohon tidak diberikan salinannya. " Diberikan, setelah beberapa hari kemudian,"katanya.

Lanjutnya, prosedural inilah yang dinilai salah. Masalah ini sudah jelas diatur dalam pasal 18 dan 19 KUHAP tentang penangkapan. Pasal 21 KUHAP tentang penahanan, dan pasal 38 KUHAP tentang penyitaan.

“Semua hal ini dilangkahi oleh Polisi, khususnya penyitaan. Walaupun Polisi diperbolehkan untuk menyita benda yang bergerak. Namun harus meminta penetapan dari pengadilan. Apalagi ini barang tidak bergerak,” ujarnya.

Karenanya, dalam replik ini, pihaknya meminta kepada majelis hakim untuk menerima seluruh permohonan pemohon. Jika hakim berpendapat lain, diharapkan keputusan yang diambil seadil-adilnya.(mkr/SP)

Kategori:
Bagikan