Unit Kerja Keimigrasian Tembagapura Beroperasi Maret

Kamis, 14 Feb 2019 21:15 WIT
Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menyerahkan perjanjian kerjasama kepada Dirjen Imigrasi, DR. Ronie F. Sompie, November 2018 (Foto: Anya/SP)

TIMIKA | Untuk menjawabnya kendala dan terbatasnya pelayanan di Kantor Imigrasi Klas II TPI Mimika, Kemenkumham RI pada November 2018 lalu telah membuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk menghadirkan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.


Segala kebutuhan di UKK wilayah Distrik Tembagapura, mulai dari gedung kantor hingga pengadaan perangkat lengkap (server) alat yang digunakan untuk pembuatan paspor telah dipersiapkan. 


Humas Kantor Imigrasi Klas II TPI Miimika, M. Dede Sulaiman mengatakan, pengadaan peralatan pembuatan paspor tersebut merupakan kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana, alat tersebut harus benar-benar sama dengan alat yang digunakan di Kantor Imigrasi Klas II Mimika dan sudah ada sejak Januari lalu.


Lebih lanjut Dede menjelaskan, alat yang sudah ada akan dipasang terlebih dahulu yang direncanakan akan dilakukan pada Minggu ke tiga Februari dan diperkirakan memakan waktu selama tiga hari.


"Nanti setelah pemasangan uji coba dulu, kalau sudah fiks semua jaringan dan komponen lainnya lancar, baru mulai running bulan depan," katanya saat ditemui Seputar Papua di kantornya, Kamis (14/2).


Sambungnya, UKK wilayah Distrik Tembagapura diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Mulai dari karyawan Freeport hingga masyarakat di perkampungan.


"Untuk pengurusan paspor bagi yang akan berhaji, umroh atau wisata rohani bagi yang Kristen juga bisa diurus diatas, namun kan kalau paspor itu harus ada surat pengantar dari kantor agama," jelasnya.


Ia menambahkan, untuk staf yang akan bertugas di UKK Tembagapura merupakan staf dari Kantor Imigrasi Klas II Mimika dan akan didampingi oleh satu orang supervisor. (Nft/SP)

Kategori:
Bagikan