KPU Papua Pastikan 12 Ribu Karyawan Freeport Tak Dapat Memilih 

Kamis, 28 Mar 2019 20:07 WIT
Ilustrasi

JAYAPURA | Sebanyak 12 ribu karyawan PT. Freeport Indonesia dipastikan tidak akan memilih pada pemilihan umum (pemilu) 17 April mendatang, karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap termasuk pemilih tambahan.

Anggota KPU Papua Tarwinto kepada Antara di Jayapura, Kamis (28/3), mengatakan KPU sudah meminta data tentang karyawan namun manajemen PT. Freeport hanya memberi data karyawan sesuai id card.

Padahal yang diminta adalah data nama karyawan yang disertai nomor induk kependudukan (NIK) sehingga diketahui karyawan tersebut berasal dari daerah mana.

"Dengan demikian, maka dapat dilakukan pemindahan tempat memilih namun hingga batas waktu yang ada manajemen Freeport tidak memberikan data tersebut, kata Tarwinto. 

Menurut Tarwinto, manajemen seharusnya memberikan data tentang karyawan yang disertai dengan NIK sehingga KPU memproses pemindahannya dan mereka tetap terdata dalam daftar pemilih, mengingat karyawan perusahaan tersebut tinggal di luar kawasan penambangan.

"Mereka hanya tinggal di Tembagapura saat bekerja dan bila waktu cuti pulang ke daerah masing-masing sehingga banyak yang terdata sebagai pemilih di daerahnya, kata Tarwinto.

Anggota KPU Papua bidang Sosialisasi itu mengatakan, bila data yang diminta dipenuhi manajemen, maka karyawan dapat menyalurkan suaranya di TPS yang ada di sekitar tempat kerjanya.

"Namun hingga batas terakhir yakni 7 Maret kemarin tidak ada data yang masuk sehingga 12 ribu karyawan dipastikan tidak dapat memilih," jelas Tarwinto.

Sementara itu, juru bicara PT. Freeport Indonesia Riza Pratama yang dihubungi terpisah melalui telepon selularnya menyatakan belum dapat memberikan keterangan.

Jumlah pemilih di Papua saat ini tercatat 3.538.835 pemilih yang tersebar di 29 kabupaten dan kota. (Antara/SP)

Kategori:
Bagikan