TIMIKA | Kewenangan Dinas Pendidikan Menengah telah ditarik ke Provinsi Papua, untuk itu Komisi C DPRD Mimika meminta perlu adanya unit pelaksana teknis daerah (UPTD) SMA/SMK di Timika.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Hadi Wiyono mengatakan, ia bersama anggota Komisi C DPRD Mimika melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMAN I Mimika.
Pemantauan bertujuan melihat proses pelaksanaan UNBK berjalan baik atau tidak. Serta apakah ada kendala-kendala yang dihadapi.
“Dari hasil pemantauan semuanya berjalan bagus dan tertib. Walaupun masih ada kekurangan, yakni komputer. Semoga kedepan, ada penambahan di setiap SMA sehingga bisa melaksanakan UNBK lebih baik lagi,” kata Hadi saat ditemui di SMAN I Mimika, Senin (1/4).
Kata dia, dalam pemantauan tersebut pihaknya diterima oleh sekolah dan pengawas SMA/SMK dari kementerian.
Dikatakan, pasca kewenangan ditarik Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika ke Provinsi Papua, pengawasan terhadap SMA/SMK berkurang.
“Lain kalau ada UPTD SMA/SMK di Mimika, maka semua hal tentang pendidikan menengah atas ini bisa cepat diselesaikan. Oleh itu, kami harap adanya UPTD di Mimika,” katanya.
Kata Hadi Wiyono, dari 19 SMA/SMK di Mimika, baru 12 sekolah yang bisa menggelar UNBK. Sementara tujuh sekolah lainnya masih menjalani ujian nasional kertas pensil (UNKP) atau manual.
“Kondisi seperti ini perlu atau membutuhkan perhatian. Salah satunya dengan adanya UPTD SMA/SMK ini. Oleh itu, diharapkan secepatnya UPTD ini ada di Mimika,” ujarnya.(mkr/SP)
Tinggalkan Balasan