Tiga Perwira Polres Mimika Jadi Saksi Sidang Dugaan Makar

Selasa, 02 Apr 2019 17:49 WIT
Persidangan pemeriksaan saksi pada dugaan kasus makar di PN Kota Timika. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Tiga Perwira Kepolisian Mimika, Provinsi Papua dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi atas dugaan perkara kasus makar dengan terdakwa 3 orang pengurus KNPB dan PRD. 


Tiga perwira Polisi Polres Mimika yang menjadi saksi, yakni AKP Andyka Aer (Kabag Ops), Iptu Mathius T Atte (Kasat Sabhara) dan AKP Sudirman (Kasat Intelkam).


Sementara tiga terdakwa, yakni Ketua I KNPB Timika Yanto Arwekion, Ketua I PRD, Sem Asso, dan Anggota KNPB Edo Dogopia. 


Persidangan yang digelar diruang Candra, Selasa (2/4) dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Relly D Behuku didampingi dua anggota Majelis Hakim, Fransiscus Y Baptista dan Steven C Walukouw. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Joice E Mariai dan didampingi Habibi. 


Dari tiga perwira polisi tersebut, yang diminta keterangan pertama adalah AKP Sudirman. Dimana, dalam kesaksian menjelaskan mulai dari menerima surat pemberitahuan keramaian dari KNPB terkait pelaksanaan ibadah pada HUT KNPB dan PRD ke 5 yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2018 lalu.


Polres Mimika melalui Satuan Intelkam menolak memberikan surat ijin karena KNPB dan PRD merupakan organisasi yang tidak terdaftar di Bakesbangpol Mimika. Selain itu dari setiap aktivitasnya selalu mengarah kepada upaya melepaskan diri dari NKRI.


"Sejak tahun 2015 sampai 2018, kegiatan KNPB yang tercatat di Polres Mimika, yakni untuk 2015 kegiatan 17 kali. 2016, 24 kali, 2017, 11 kali kegiatan, dan 2018 ada 12 kali kegiatan," jelas AKP Sudirman


"Kami tolak, karena kegiatan ini sudah berkali-kali dan semua yang dilakukan dibungkus pada pergerakan ingin melepaskan diri dari NKRI. Selain itu, KNPB dan PRD tidak terdaftar di Bakesbangpol" tegasnya. 


AKP Sudirman menjelaskan, untuk pemberian ijin surat keramaian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yakni tidak bertentangan dengan NKRI dan tidak ada dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya masalah Kamtibmas.


Sementara saksi kedua, Kasat Sabhara, Iptu Mathius T. Atte yang menyampaikan, pada 31 Desember 2018 di Jalan Sosial saya bertindak sebagai Kasat Sabhara. Dimana diperintahkan untuk patroli dan pengamanan tentang kegiatan KNPB, yang akan melaksanakan ibadah.


Saat melakukan patroli di Sekretariat KNPB, pihaknya melihat beberapa anak muda membawa parang. Dan setelah masuk menemukan bendera KNPB dan ban bermotif bintang kejora. Serta satu gedung yang jadi Sekretariat KNPB yang terdapat logo burung mambruk 


"Kurang lebih 100 orang sedang mempersiapkan bakar batu dan mengecat lambang KNPB serta pemasangan sound sistem. Yang rencananya untuk kegiatan ibadah peringatan HUT KNPB dan PRD ke 5," terangnya. 


Sedangkan Kabagops Polres Mimika, AKP Andyka Aer mengatakan, pada 30 Desember 2018 mendapatkan informasi akan ada kegiatan ibadah yang dilakukan oleh KNPB dan PRD. Kemudian pada 31 Desember 2018 dilakukan apel gabungan TNI-Polri.


Usai apel gabungan, pihaknya membagi dalam tiga kelompok wilayah, yakni Jalan Sosial, Gorong-gorong, dan Kebun Sirih. Ini tujuannya menyekat massa yang ingin datang ke kegiatan tersebut.


"Pada pengamanan tersebut, kami melibatkan semua unsur TNI-Polri. Karena ini merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan," katanya.


Ia menambahkan, kalau hanya sekedar ibadah biasa, Kepolisian tidak akan melarangnya. Tetapi ini kegiatan ibadah yang diperuntukkan bagi organisasi ilegal dan ingin memisahkan diri dari NKRI.


"Saat ke TKP mendapatkan puluhan orang sedang mempersiapkan pelaksanaan HUT KNPB. Serta beberapa motif bendera bintang kejora, dan bendera KNPB. Makanya langsung dilakukan pengamanan," terangnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan