Tokoh Kamoro Ajak Masyarakat Bongkar Toko Miras Jelang Pemilu

Selasa, 02 Apr 2019 21:41 WIT
Gergorius Okoare

TIMIKA | Tokoh masyarakat Kamoro, Gergorius Okoare, meminta agar semua toko minuman keras beralkohol di Kabupaten Mimika ditutup menjelang Pemilu serentak 17 April 2019. 

Gergorius Okoare bahkan meminta ijin Kapolres Mimika untuk mengajak seluruh masyarakat melakukan sweeping di tempat penjualan miras, jika tetap melakukan penjualan saat pesta demokrasi Pileg dan Pilpres. 

"Saya tegaskan, mulai hari ini (Selasa) miras yang ada di Timika ini semua tutup dulu. Masyarakat juga saya minta kita sweeping sama-sama. Kalau ada yang jual miras, kita bongkar sama-sama," tegas Gery, sapaan akrab Gergorius, di acara silahturahmi Kapolres Mimika dengan Forkopimda dan penyelenggara Pemilu, Selasa (2/4).

Gery mengaku heran terhadap pemerintah daerah yang begitu sulit mencabut izin penjulan minuman keras di Mimika. Padahal, miras ditengarai telah mendatangkan berbagai malapetaka. 

"Bicara minuman keras ini sampai kita sudah tua ini tidak pernah ada perubahan. Sampai dunia kiamat kita bicara, tidak bisa juga kasih berenti barang ini," kesalnya. 

Menurut Gery, semua persolan di Mimika yang berkaitan dengan tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, hingga perang suku, itu disebabkan faktor minuman keras yang dijual bebas dimana-mana. 

"Kenapa ijin miras ini tidak bisa dicabut sudah terlalu lama. Apakah karena alasan PAD atau ada alasan lain, padahal barang ini jelas sudah membunuh orang di Timika," katanya. 

Ia mencontohkan beberapa daerah seperti Manokwari telah berhasil mengurangi angka kriminalitas dan kematian sia-sia dengan melarang peredaran bebas miras. 

"Baru Timika ini bagaimana. Kalau dengan alasan PAD, menurut saya tidak tepat juga karena banyak sumber lain yang lebih besar, ada tambang raksasa Freeport dan lain-lain," kata dia. 

Kesempatan tersebut, Gery meminta peran aktif seluruh kerukunan/paguyuban untuk mengarahkan masyarakatnya terlibat menciptakan situasi kondusif pada pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2019. 

"Kepada semua pihak, paguyuban, agar daerah saya ini tolong dijaga. Saya tidak mau ada lagi keributan di pilpres ini. Kita jaga keamanan sama-sama," imbuhnya.

Kewenangan Pemkab

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, penertiban atau penutupan penjulan miras pabrikan merupakan kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten Mimika berkaitan dengan adanya izin yang dikeluarkan. 

"Untuk miras pabrikan ini memang menjadi kewenangan pemda karena menyangkut dengan perizinan. Kita punya tugas dan porsi kewenangan masing-masing," katanya. 

Kapolres Mimika hanya mengusulkan kepada Pemkab Mimika untuk mengambil kebijakan khusus menutup sementara peredaran minuman keras mulai H-10 hingga H+10 Pileg dan Pilpres. 

"Kita tidak ingin melangkahi kewenangan, kita semua punya porsi masing-masing. Kami hanya bisa menyarankan saja bahwa selama pelaksanaan pemilu, itu mungkin ada peninjauan kembali untuk ditutup demi keamanan bersama," kata Marlianto. 

Namun untuk miras lokal atau produksi tradisional tanpa izin, Marlianto menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. 

"Di tahun 2018 saja kita sudah berhasil membakar 18 tempat penyulingan dan menyita sekitar 45 ribu liter miras lokal. Dan 2019 sebanyak 6 titik kita musnahkan," ungkap dia. 

Selain miras yang diproduksi di Mimika, kepolisian juga berupaya menutup pintu masuknya miras ilegal yang didatangkan dari luar daerah. 

"Kita identifikasi, itu datangnya dari Manado, Maluku dan Flores. Ini merupakan produsen terbanyak masuk ke Timika," ujarnya. 

Di samping itu, menurut Marlianto, saat ini ada pergeseran modus. Dulunya tempat penyulingan membutuhkan tempat yang lapang mengingat pipa penyulingan itu bisa mencapai 25 meter. Sekarang mereka hanya menggunakan kamar kost untuk bisa memproduksi miras.

"Oleh karenanya, kami minta bantuan seluruh masyarakat untuk menjadi agen kepolisian, melaporkan setiap kecurigaan adanya produksi miras lokal," imbuh dia. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan