KPU Mimika Diminta Permudah Layanan Pindah Memilih Karyawan Freeport

Selasa, 09 Apr 2019 09:38 WIT
Komisioner Bawaslu Papua Ronald M Manoach. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Komisioner Bawaslu Papua, Ronald M Manoach meminta jajaran KPU Mimika mempermudah karyawan PT Freeport Indonesia mengurus formulir A5 atau pindah memilih dari luar daerah ke wilayah Tembagapura, Mimika.

“Kami minta agar KPU Mimika memberikan kemudahan kepada pemilih, khususnya karyawan Freeport dan privatisasinya untuk mendapatkan pelayanan pindah memilih,” kata Ronald di Timika, Senin (8/4).

Ronald mengatakan, pihaknya sudah empat kali melakukan supervisi terkait masalah pindah memilih bagi karyawan Freeport. Dimana dari hasil tersebut, ditemukan banyak karyawan Freeport dan privatisasinya yang memiliki KTP dari luar Tembagapura, atau di luar Kabupaten Mimika, bahkan lintas provinsi. 

“Karena ini merupakan potensi masalah, maka kami menyampaikan ke teman-teman KPU Papua selaku KPU Mimika, segera melakukan langkah mengambil langkah-langkah khusus,” kata Ronald. 

Menurut Ronal, perlu ada langkah khusus menangani permasalahan ini, mengingat jumlah pemilih yang terancam tidak dapat memberikan hak suara sangat banyak, belasan ribu. 

Selain itu, pemilih di Freeport bukan hanya berasal dari satu provinsi atau kabupaten. Tetapi menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga membutuhkan suatu penanganan khusus.

“Kami sempat meminta temen-temen KPU untuk membentuk tim terpadu, yang melibatkan KPU RI dan Bawaslu RI. Bahkan pada kunjungan ketiga, Bawaslu Papua dan Mimika sempat memfasilitasi Bawaslu RI lho. Dan dilakukan diskusi disana, karena ini potensi masalah yang harus diselesaikan sama-sama,” terangnya.

Disamping itu, Ia juga mengaku kesal lantaran petunjuk yang disamaikan pada 7 bulan lalu, kurang mendapat respon serius dari KPU Mimika maupun KPU Papua. Itu pun baru dilakukan pada 5 April 2019 kemarin.

"Kalau kemudian KPU Mimika berdalih baru dilantik. Bayangkan, kalau itu dikerjakan mulai Februari lalu pasti beres. Buktinya dalam waktu lima hari ini, terdata 1.500 orang yang pindah memilih"

“Ini menunjukkan, kalau KPU Papua dan Mimika tidak fokus masalah ini. Sehingga kalau bicara waktu, maka ini biasanya tidak akan lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketika dilakukan rapat di provinsi, pihaknya meminta agar KPU dan perusahaan berinisiasi membuat posko gabungan yang melibatkan Bawaslu untuk mengejar 10 April 2019.

Hal itu, katanya, sebagai bentuk pencegahan dari Bawaslu. Ini karena, pengalaman sebelumnya, demokrasi di Mimika sering menimbulkan masalah. Dan masalah ini bukan pada perusahaan, karena mereka (perusahaan) sangat terbuka dan tidak pernah melakukan intervensi.

“Kami mencoba cetak sejarah baik dalam pelaksanaan pemilu. Dan kalau bisa Mimika menulis sejarah positif dalam proses demokrasi. Karenanya, KPU harus membuka akses layanan seluas-luasnya kepada masyarakat yang pindah memilih,” tuturnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan