KPU: KPPS Harus Bekerja Jujur Sesuai Aturan

Kamis, 11 Apr 2019 17:19 WIT
Deddy Nataniel Mamboay

TIMIKA | Komisioner KPU Divisi Teknis, Deddy N. Mamboay meminta penyelenggara di tingkat bawah, yakni KPPS bekerja independen sesuai aturan yang berlaku. 


“Sesuai juknis KPU RI, maka pada saat pelaksanaan pemungutan suara KPPS akan diambil sumpah janji. Sehingga apa yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” kata Deddy saat ditemui di Kantor KPU Mimika, Kamis (10/4).


Selain itu, pihaknya juga menekankan agar KPPS tidak memusnahkan atau membakar surat suara sisa. Pasalnya,  surat suara merupakan dokumen negara sehingga dapat berimplikasi pidana apabila ada petugas ataupun pihak lain yang membakar. 


"Kalau ada surat suara sisa, maka kesepakatan bersama dari KPPS, Panwas TPS, dan 16 saksi parpol, untuk dibuatkan berita acara. Hasilnya itu akan menjadi dasar dari KPU dalam bertindak. Banyak persoalan di tingkat KPPS yang selalu disengketakan. Itulah yang kami hindari," tambahnya. 


Sementara itu, terkait masalah SK KPPS, Deddy menjelaskan, yang mengeluarkan SK untuk KPPS adalah PPS, bukan KPU. Meski demikian, KPU telah memberikan format SK sehingga menjadi pedoman PPS untuk menerbitkan SK tersebut. 


“Diharapkan PPS segera mengambil formatnya dan membuatkan SK untuk KPPS. Karena, bukan KPU yang membuat SK tetapi PPS. KPU hanya memberikan format berdasarkan juknis dari KPU RI,” terangnya.


Deddy mengatakan selain itu, pihaknya meminta kepada PPS untuk memberikan penekanan kepada KPPS agar orang yang telah ditunjuk wajib bertugas pada saat pemungutan suara. 


“Kami berharap tujuh orang di KPPS yang melaksanakan tugas. Dan tidak boleh digantikan dengan orang lain. Kalau ada yang sakit segera koordinasikan,” tuturnya.


KPPS Diminta Memahami Format Pengisian Formulir

Deddy menambahkan, pihaknya telah memberikan penguatan kepada KPPS dalam pengisian formulir. Dimana pada saat pelaksanaan akan ada 89 formulir yang harus diisi oleh KPPS.


“Kami sudah melakukan penguatan dan bimbingan teknis ke 14 distrik. Dimana tahap pertama dilakukan di wilayah pesisir pantai. Tahap kedua dilakukan di wilayah perkotaan. Sementara sekarang ini dilakukan di empat distrik lainnya, seperti Tembagapura, Jita, Hoya, dan Alama,” katanya. 


“Namun terkait dengan Jita, Hoya, dan Alama, kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Mimika. Ini karena, transportasi udara baik itu pesawat dan helikopter masih dalam proses perawatan. Dan dipersiapkan untuk pendistribusian logistik,” ujarnya.


Kata dia, dengan memberikan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap apa yang sudah diberikan terkait pengisian formulir harus dipahami. Dimana, KPU Mimika juga sudah memberikan dokumen berupa petunjuk teknis (juknis). Dan apabila ada KPPS yang belum paham dapat bertanya ke KPU. 


“Pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dimana ada 89 formulir yang harus diisi. Sehingga KPPS yang sudah dibentuk, harus memahami. Serta bisa membaca dan menulis,” ungkapnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan