Hanura Mimika Laporkan Berbagai Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh KPPS

Kamis, 18 Apr 2019 21:08 WIT
Saleh Alhamid

TIMIKA | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Mimika, Papua melaporkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada proses pemungutan suara, Rabu (17/4).


Ketua DPC Partai Hanura Mimika Saleh Alhamid yang juga selaku Calon Legislatif Mimika nomor urut 1 di daerah pemilihan (Dapil) II telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kamis (16/4).


Laporan tersebut yang pertama terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh petugas KPPS yang enggan memyerahkan formulir C1 plano atau catatan hasil penghitungan suara di TPS kepada saksi partai politik. 


"Ini melanggar undang undang. Karena ini adalah hak partai politik mendapatkan form C1. Jika diminta lalu tidak diberikan, maka semua partai bisa mengklaim memperoleh suara terbanyak," kata Saleh. 


Saleh mengatakan ada sekian banyak saksi dari partai politik lainnya mengeluhkan hal yang sama, bukan saja Partai Hanura. 


Kedua, bahwa sesuai ketentuan KPU, pencoblosan sedianya dimulai pukul 07.00 pagi dan ditutup pukul 13.00 siang. Namun, yang terjadi di sejumlah TPS ternyata sudah mulai melakukan pencoblosan pada pukul 05.00 atau mendahului jadwal. 


"Misalnya di salah satu TPS dekat Toko Raihan, perempatan Jalan Budi Utomo - Jalan Pattimura," ungkap Saleh. 


Ketiga, Saleh mengatakan ada beberapa KPPS mengusir saksi yang ditugaskan oleh partai politik di TPS. Mereka tidak diberikan ruang untuk menjadi saksi dengan alasan yang sangat tidak masuk akal.


"Misalnya, saksi kami terlambat. Tetapi KPPS tidak berwenang mengusir saksi, karena merupakan hak kami partai politik untuk menempatkan saksi di setiap TPS, sekalipun terlambat," katanya. 


Padahal, Ia memastikan setiap saksi yang ditugaskan telah membawa surat mandat dari partai. Dirinya pun siap membuktikan saksi di TPS mana saja yang tidak diperkenankan oleh KPPS. 


"Saya mau tegaskan bahwa KPU telah salah dalam merekrut dan membina KPPS. Dari anggaran besar yang diberikan negara, KPU tidak efektif memberikan bimbingan secara baik, hasilbya nol besar," sentilnya. 


Menurutnya, ini kejadian langkah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Ia meyakini bahwa pemahaman aparat penyelenggara pemilu di tingkat bawah terhadap pemilu sangat rendah sehingga membuat proses pemungutan suara amburadul. 


"KPU telah gagal. Bagaimana mungkin negara telah memberikan sekian banyak anggaran kepada KPU dan Bawaslu, namun ternyata tidak mampu mengawasi hal-hal semacam ini. Itu fatal," tegasnya. 


Keempat, ditemukan ada form C1 plano yang ternyata untuk Kabupaten Waropen.  Calon atasnama Simon Wandama dari kabupaten Waropen dalam C1 salah alamat itu pun diganti dengan nama calon di Mimika. 


"Ini sama sekali tidak tertib, keliru. Ini perlu diketahui publik, bahwa negara sebenarnya memberikan anggaran cukup besar kepada penyelenggara pemilu tapi hasilnya seperti ini," sesalnya. 


Tidak hanya itu, ungkap Saleh, di TPS 21 Pasar Sentral KPPS diduga menghalangi warga yang hendak menyalurkan hak suaranya. Bahkan di TPS 13 petugas KPPS melarang warga yang diindikasi pendukung partai tertentu untuk mencoblos. 


"Menghalangi orang untuk memilih itu jelas tindak pidana," tegas Saleh. 


Adapula, lanjut Saleh, petugas KPPS yang diduga tidak paham aturan pemilu sehingga melarang warga yang tidak membawa undangan untuk mencoblos meski memiliki e-KTP. 


"KPPS ini tidak paham. Saya tidak sekedar bicara, saya akan tunjukkan KPPS yang bersangkutan dengan alat bukti yang cukup beserta saksi," katanya.


Ini hanya sebagian dari sekian banyak poin laporan yang dilayangkan Saleh Alhamid. Awalnya Saleh mendaftarkan laporan di Bawaslu, namun kemudian diarahkan ke Gakkumdu karena beberapa poin laporan dikategorikan dugaan tindak pidana pemilu. 


Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Mimika Immanuel Waromi membenarkan Gakkumdu telah menerima laporan tersebut untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi. 


"Laporannya sudah ada masuk. Ini akan segera diverifikasi, apakah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti atau tidak. Kita harap laporannya memenuhi syarat formil dan meteril," kata Waromi. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan