Gakkumdu Tunggu Kelengkapan Bukti Laporan Partai Hanura Mimika

Selasa, 23 Apr 2019 20:11 WIT
Immanuel Waromi

TIMIKA | Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mimika segera memproses berbagai laporan Partai Hanura terkait dugaan pelanggaran pemilu pada hari pemungutan suara, 17 April.


Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Mimika Immanuel Waromi mengatakan, pelapor harus menyertakan bukti dan menghadirkan saksi-saksi agar laporan tersebut segera diproses. 


"Ini masih bersifat laporan. Kami harap secepatnya ini dapat diproses, pelapor harus secepatnya datang membawa bukti-bukti," kata Waromi di Timika, Selasa (23/4).


Salah satu laporan pokok Partai Hanura Mimika mengenai dugaan pelanggaran pemilu oleh beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang tidak memberikan berita acara form C1 plano kepada saksi partai politik. 


Saksi Hanura, kata Waromi, mengaku hingga kini belum juga menerima form C1 tersebut. Dengan demikian dibutuhkan pembuktian dari pelapor dan juga akan dilakukan klarifikasi kepada KPPS bersangkutan.  


"Surat mandat saksi itu sendiri harus dilampirkan sebagai bukti, karena sampai saat ini saksi mengaku belum menerima C1. Kami juga akan melakukan klarfikasi kepada KPPS," katanya. 


Pada Selasa siang, Bendahara Partai Hanura Mimika Magdalena Saptenno selaku pelapor mendatangi Sekretariat Sentra Gakkumdu Mimika, termasuk untuk melengkapi laporan dan bukti-bukti.


Magdalena Saptenno mengaku, sejumlah pelanggaran terjadi secara terang-terangan di TPS saat pencoblosan. Namun yang paling menonjol adalah ketika saksi yang membawa surat mandat ditolak, dan lainnya tidak diberikan form C1 plano.


"Saya pertanyakan alasan apa sehingga kita tidak bisa bersaksi di sini. Mereka jawab surat mandat ditulis tangan, padahal nama dan keterangan identitas memang ditulis tangan, tapi formatnya itu tetap diketik," kata dia.


Sementara pada TPS 23 Dapil II Kebun Sirih, kata Magdalena, diduga ada oknum menggandakan surat undangan memilih yang kemudian dipakai untuk pengerahan massa ke TPS. 


"Di situ seenaknya saja orang datang bawa undangan. Ada perbedaan cap pada undangan tersebut, cap basah dan foto copy itu berbeda. Saya bawa pulang satu lembar undangan, lalu saya cuci dengan air, ternyata cap tidak keluar. Harusnya kalau basah, dia keluar. Berarti ini foto copy," bebernya. 


Ia juga telah menyertakan bukti foto ke Gakkumdu terhadap laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 51 Dapil II. Dimana salah satu saksi mengambil peran KPPS selaku penyelenggara pemilu di TPS.


"Saya foto saksi sementara bekerja, yang seharusnya merupakan tugas KPPS, bukan saksi. Tugas saksi seharusnya kan hanya duduk menyaksikan dan mencatat," kata dia. 


Ketua DPC Partai Hanura Mimika Saleh Alhamid yang juga selaku Calon Legislatif Mimika nomor urut 1 di Dapil II telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut di Gakkumdu Mimika pada Kamis (16/4) lalu. 


Awalnya Saleh mendaftarkan laporan itu di Bawaslu, namun kemudian diarahkan ke Gakkumdu karena beberapa poin laporan dikategorikan merupakan dugaan tindak pidana pemilu. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan