Komisi C DPRD Mimika Pantau Pelaksanaan USBN Tingkat SD

Rabu, 24 Apr 2019 18:46 WIT
Komisi C DPRD Mimika saat memberikan motivasi kepada peserta USBN tingkat SD di SD Inpres Timika II. Foto/Muji/SP

TIMIKA | Anggota Komisi C DPRD Mimika, selaku bagian yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan, Rabu (24/4) melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun pelajaran 2018-2019.


Pemantauan USBN sendiri dipusatkan di SD Inpres Timika II yang menjadi Sub Rayon XIV Mimika. Dimana di sekolah ini pelaksanaan USBN diikuti 197 peserta yang terdiri dari tiga sekolah, yakni SD Inpres Timika II sebanyak 87 peserta, SD Negeri XII sebanyak 68 peserta, dan SD Yapis II Baiturrahman sebanyak 42 perserta.


“Pelaksanaan USBN di sekolah ini sudah berlangsung dua hari. Dan selama itu, tidak ada kendala berarti. Dimana pelaksanaan ujian ini diawasi oleh guru-guru pengawas dari tiga sekolah. Serta didukung pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika,” kata Kepala SD Inpres Timika II, Adang Kurnia, Rabu. 


Sementara Kepala SD Negeri XII, Petrus Paulus Welikin dan Kepala SD Yapis II Baiturrahman, Drs H M Idris juga menyampaikan hal yang sama bahwa pelaksanaan USBN berjalan dengan lancar.


“Di tahun ini, dua sekolah untuk pelaksanaan USBN dan ujian nasional (UN) bertempat di SD Inpres Timika II. Karena sekolah ini sebagai sekolah percontohan dan sekolah pengimbas,” terangnya.


Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Hadi Wiyono mengatakan pemantauan yang dilakukan ini sebagai tugas pokok dari dewan, yang salah satunya adalah pengawasan. Terhadap pelaksanaan ujian ini, pihaknya sangat mengapresiasi bisa berlangsung dengan lancar. 


“Semoga, sampai pelaksanaan UN nanti semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.


Sedangkan anggota Komisi C DPRD Mimika, M Asri mengatakan, jika sekolah sudah melaksanakan tahapan ujian dengan baik, maka pemerintah perlu melihat kembali apa saja yang menjadi kebutuhan.


Dalam arti, apabila sekolah-sekolah masih membutuhkan penambahan maupun pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diprioritaskan agar pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran bisa optimal.


“Saya minta kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan memperhatikan kekurangan di sekolah. Sehingga mutu pendidikan ini bisa baik dan berkualitas,” tuturnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan