TIMIKA | Tokoh masyarakat di Mimika, Papua, Ignatius Roberth Adii, berharap seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di daerah itu berlangsung secara jujur, transparan, dan profesional.
Ignatius Adii mengatakan, harusnya tidak ada lagi istilah "orang dalam" atau CPNS titipan dalam seleksi kali ini yang melewati tes akademik dengan sistem online bernama computer assisted test (CAT).
"Kalau memang aturan diberlakukan, tidak ada namanya calon penitipan. Tidak boleh titip-titip. Karena praktek semacam ini yang membuat pegawai tidak berkualitas," kata Ignatius kepada seputarpapua, Jumat (26/4).
Meski begitu, tidak dipungkiri selalu ada peluang terjadinya kolusi dan nepotisme. Untuk itu, Ignatius secara khusus meminta para pejabat dan tim seleksi CPNS benar-benar berlaku secara profesional.
"Kalau memang menggunakan sistem online, tidak pilih kasih. Harusnya benar-benar profesional," kata Ignatius, Ketua FKUB Mimika yang juga dikenal sebagai tokoh agama dan tokoh pendidikan.
Menurut Ignatius, apabila seleksi CPNS ini sudah diawali dengan berbagai praktek kecurangan, kolusi dan nepotisme, maka dapat dipastikan pegawai yang dihasilkan tidak akan bekerja secara profesional.
"Misalnya bayar calo, kalau dalam pemilu disebut politik uang, maka sudah pasti orang yang diterima tidak akan bekerja profesional. Terbukti sekarang, kinerja PNS tidak nampak, hampir di semua daerah," katanya.
Ia sependapat dengan kebijakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng memprioritaskan penerimaan pegawai di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan formasi 111 tenaga guru, 117 tenaga kesehatan, dan 72 tenaga teknis.
Ignatius berharap, dari sebanyak 300 kuota CPNS tersebut bisa memberi peluang sebesar-besarnya bagi kedua suku asli di Mimika, yakni Amungme dan Kamoro. Selain tentu saja ada porsi yang dibuka secara umum untuk masyarakat non Papua.
"Merupakan salah satu peranan pemerintah untuk membantu dua suku asli tersebut sebagai putra daerah, paling tidak itu bisa dipertimbangkan," katanya.
Namun, Adii menambahkan, proses seleksi tetap harus berlangsung secara profesional. Apabila, dari kedua suku Amungme dan Kamoro setidaknya mampu maka perlu mendapat dukungan untuk mendapat kesempatan.
"Kalau memang mereka tidak punya kemampuan, ini menjadi catatan ketika kita berpegang pada aturan yang berlaku saat ini. Kita membutuhkan pegawai di semua lembaga pemerintahan profesional, punya kemampuan. Kalau bisa lolos secara jujur melalui tes online, berarti itu awal yang baik," imbuhnya.
Sebelumya, Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah mengumumkan bahwa Pemkab Mimika membuka kesempatan bagi 300 CPNS dengan formasi 111 tenaga guru, 117 tenaga kesehatan, dan 72 tenaga teknis.
Dari kebutuhan 300 pegawai tersebut, dibagi atas dua kriteria persyaratan khusus, yakni 240 pegawai atau 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 60 pegawai atau 20 persen non Papua.
Omaleng menegaskan, yang dimaksud dengan kriteria non Papua adalah mereka yang lahir besar di Timika (Labeti), bukan yang lahir besar Papua (Labepa) atau secara umum Papua di luar Timika.
"Jadi bukan Papua lain. Nanti kalau dibilang Papua (umum) maka peluang ini kita kasih ke orang lain. Jadi harus lahir di Kabupaten Mimika," tegas Omaleng.
Sementara untuk kriteria OAP, kata Omaleng, tetap diprioritaskan kepada dua suku besar di Mimika, Amungme dan Kamoro. Apabila kuota ini tidak mencukupi, maka dapat diakomodir OAP yang berasal dari luar Mimika.
"Kita prioritaskan anak Amungme dan Kamoro dulu. Kalau tidak cukup 240 orang, baru Papua lain kita lihat lagi. Tidak jadi masalah," kata Omaleng.
Sementara itu, Omaleng menegaskan bahwa tes CPNS ini seluruhnya melalui sistem online tanpa pengecualian.
"Tidak ada pengecualian, baik untuk OAP maupun non Papua, semua online. Tidak ada cerita untuk manual. Jangan ada anak-anak Papua bilang, kami harus manual, tidak ada cerita itu," tandasnya. (rum/SP)
Tinggalkan Balasan