Intelektual: Pelamar CPNS di Mimika Masih Dihantui Praktek Kecurangan

Sabtu, 27 Apr 2019 18:12 WIT
Luky Mahakena, S.Sos, M.Si

TIMIKA | Intelektual di Mimika, Papua, Luky Mahakena, menyebut indikasi kecurangan dari setiap pelaksanaan seleksi CPNS di daerah itu membuat para pelamar trauma dan cenderung apatis terhadap hasilnya.

Dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Timika itu mengatakan, mindset terhadap perilaku kurang fair mendorong pelamar CPNS menggunakan cara-cara pintas dengan bekingan dan sokongan materi. 

"Seleksi CPNS selalu menjadi bumerang, trauma problem solving bagi para calon peserta karena indikasi kurang fair berdasarkan kemurnian hasilnya," kata Luky kepada Seputarapua di Timika, Sabtu (27/4). 

"Dengan demikian, peserta test selalu terbayang (minsed) menggunakan indikasi cara-cara bekingan atau alat materi agar bisa lolos CPNS. Hal ini masif terjadi," sambung Luky, yang juga Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Menurut Luky, di daerah khusus seperti Papua memang ada ketentuan bersyarat namun diharapkan tidak mengurangi dasar peraturan tertinggi secara nasional. 

"Sehingga minimal tidak bertolak belakang dan tetap konstitusional, minimal pertimbangan kualitas hasil test diperolehnya secara sehat dan kolektif bagi para peserta," katanya. 

Namun, Ia berpendapat bahwa perjuangan Pemkab Mimika di bawah pimpinan Bupati Eltinus Omaleng, untuk mendapatkan kuota 300 CPNS perlu mendapat apresiasi. 

"Dan terpenting, hasil akhir seleksi CPNS ini lebih memaksimal hasil akuntabel dan transparan dan hasil yang berkualitas," harapnya.

Sebelumnya, tokoh masyarakat di Mimika, Ignatius Roberth Adii, berharap seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dapat berlangsung secara jujur, transparan, dan benar-benar profesional.

Ignatius Adii mengatakan, harusnya tidak ada lagi istilah "orang dalam" atau CPNS titipan dalam seleksi kali ini yang melewati tes akademik dengan sistem online computer assisted test (CAT). 

"Kalau memang aturan diberlakukan, tidak ada namanya CPNS titipan. Tidak boleh titip-titip. Karena praktek semacam ini yang membuat pegawai tidak berkualitas," kata Ignatius. 

Meski begitu, tidak dipungkiri selalu ada peluang terjadinya kolusi dan nepotisme. Untuk itu, Ignatius secara khusus meminta para pejabat dan tim seleksi CPNS benar-benar berlaku secara profesional. 

"Kalau memang menggunakan sistem online, tidak pilih kasih. Harusnya benar-benar profesional," kata Ignatius, Ketua FKUB Mimika yang juga dikenal sebagai tokoh agama dan tokoh pendidikan. 

Menurut Ignatius, apabila seleksi CPNS ini sudah diawali dengan berbagai praktek kecurangan, kolusi dan nepotisme, maka dapat dipastikan pegawai yang dihasilkan tidak akan bekerja secara profesional. 

"Misalnya bayar calo, kalau dalam pemilu disebut politik uang, maka sudah pasti orang yang diterima tidak akan bekerja profesional. Terbukti sekarang, kinerja PNS tidak nampak, hampir di semua daerah," katanya. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan