OJK: Potensi Ekonomi Papua dan Papua Barat Belum Tergali Optimal

Senin, 29 Apr 2019 14:47 WIT
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano. (29/4/2019) (Foto: Antara)

JAYAPURA | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai potensi ekonomi di kawasan Papua dan Papua Barat belum tergali secara optimal karena akses layanan keuangan belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan efektif.

Padahal, menurut dia, kegiatan ekonomi di wilayah ini dapat makin berkembang pesat karena mempunyai kekayaan alam yang tiada habisnya.

"Potensi Papua dan Papua barat itu besar dan gampang membangun, apapun bisa kita buat agar lebih menarik," kata Wimboh saat menyampaikan sambutan dalam acara pencanangan pembangunan gedung OJK Papua dan Papua Barat di Jayapura, Senin(29/4).

Oleh karena itu, OJK siap memberikan dukungan berupa sosialisasi dan edukasi terhadap akses keuangan agar kegiatan ekonomi mendapatkan kemudahan pembiayaan yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Salah satunya, menurut dia, melalui edukasi atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lainnya yang selama ini tidak dapat diakses oleh pelaku usaha kecil, karena tidak mampu mendapatkan akses pembiayaan perbankan, akibat kendala administrasi.

Dengan edukasi tersebut, maka pelaku usaha kecil yang potensial di kawasan Papua maupun Papua Barat seperti nelayan, pengelola kebun kopi maupun industri pengolahan sagu dapat terbina dengan lebih teratur untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas baik.

"Seluruh budidaya ini dapat bermanfaat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, dan ekspor untuk memperkuat cadangan devisa," katanya.
Selain itu, melalui sosialisasi atas manfaat pembiayaan dari sektor keuangan, maka pembangunan kawasan pariwisata di wilayah Papua dan Papua Barat, yang terdiri dari kekayaan alam maupun laut, dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Peran sektor jasa keuangan dapat lebih besar untuk membangun Papua, salah satunya menjadikan Rajaampat sebagai salah satu dari 10 turis area selain Bali," ujar Wimboh.

Dengan kondisi itu, ia mengharapkan pembangunan gedung kantor OJK Provinsi Papua dan Papua Barat bisa memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat terwujud pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu mengentaskan persoalan kemiskinan.

"Kami mengharapkan masyarakat Papua dan Papua Barat mendapatkan manfaat maksimal dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur makin maju, tingkat kesejahteraan meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik karena adanya kegiatan ekonomi," katanya.

Gedung OJK Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan gedung perwakilan pertama OJK yang dibangun melalui iuran dari industri sektor jasa keuangan karena sebelumnya OJK menyewa gedung atau membeli gedung baru sebagai kantor perwakilan.

Menurut rencana, pembangunan gedung baru yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota Jayapura dan berlokasi di Jalan Balaikota, Entrop, Jayapura, ini akan selesai pada akhir 2019, atau lebih cepat dari jadwal pertengahan 2020.

Saat ini, salah satu entitas yang diawasi dan diregulasi OJK di wilayah Papua dan Papua Barat adalah Bank Papua (BPD Papua).

OJK tidak hanya ikut memantau dan mengevaluasi kesehatan bank, namun juga mendorong kontribusi Bank Papua terhadap perekonomian dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua melalui program KUR dengan skema klaster.(Antara/SP)

Kategori:
Bagikan