Bertepatan Dengan Pemilu, Kapolres Harap Tak Ada Pawai May Day di Timika

Senin, 29 Apr 2019 20:11 WIT
Cap: Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia saat memperingati May Day 2017 di Timika. (Foto: Dok SP)

TIMIKA | Kepolisian di Mimika, Papua, mengantisipasi aksi buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)  mengingat bertepatan dengan pemilu yang masih dalam proses rekapitulasi suara. 

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto berharap tidak ada mobilisasi massa melakukan pawai pada momentum yang digunakan buruh untuk menyampaikan aspirasi setiap 1 Mei tersebut.

"Kami mohon, dalam suasana pemilu ini (buruh) tidak melakukan aksi mobilisasi massa. Sangat kita hindari adanya pawai," kata Marlianto di Timika, Senin (29/4).

Menurut Marlianto, agenda terbesar buruh sedunia itu sebaiknya digelar di gedung, aula, tanpa konvoi di jalan raya, demi menjamin situasi tetap kondusif di tengah proses demokrasi yang masih berlangsung.

"Artinya, tidak boleh bergerak keluar, ini semata-mata untuk menjamin situasi tetap kondusif. Kalaupun ada kegiatan May Day, mungkin kita prioritaskan di tempat-tempat tertentu, bentuknya syukuran atau doa bersama," imbuh Kapolres. 

Ia mengaku telah melakukan pendekatan dengan aktivis serikat pekerja, antaralain dengan PC SPSI Kabupaten Mimika yang diketuai Aser Gobai, serta para tokoh buruh lainnya di daerah itu. 

"Intinya bahwa ada aktivitas yang mungkin melibatkan keluarga besar para buruh, atau karyawan, sangat kita hindari adanya pawai," katanya. 

Di samping itu, 1 Mei juga masuk dalam kalender kamtibmas Polda Papua. Dimana terdapat dua pandangan berbeda terhadap momentum tersebut, sehingga terkadang diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa. 

Bagi pemerintah, 1 Mei adalah Hari Integrasi Irian Barat ke pangkuan NKRI. Sementara bagi sebagian orang Papua disebut sebagai hari aneksasi atau pencaplokan wilayah ke dalam NKRI, awal kolonialisasi Indonesia di Papua Barat.

"1 Mei tetap merupakan agenda kami. Tokoh-tokoh Papua juga kita lakukan pendekatan. Dari semua lini, antara TNI dan Polri kita utamakan upaya preemtif dan preventif, artinya pencegahan dan penggalangan," kata Marlianto.

Ia sangat berharap 1 Mei tidak lagi diwarnai dengan kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi di tengah pemilu serentak 2019 yang menjadi sejarah pesta demokrasi Indonesia terbesar di dunia. 

"Jangan sampai terjadi sesuatu, upaya penegakan hukum adalah upaya ultimum remedium, upaya yang paling terakhir setelah upaya lain sudah tidak bisa kita lakukan. Ada agenda yang prioritas di atas segalanya yaitu pesta demokrasi, layaknya istilah pesta semua orang harusnya riang gembira, tidak ada yang kemudian jadi korban," pungkas Marlianto. (rum/SP)

Kategori:
Bagikan