DPRD Mimika Monitoring Penggunaan Dana Desa di Kampung Kekwa

Senin, 29 Apr 2019 20:19 WIT
Suasana pertemuan antara DPRD Mimika dengan masyarakat Kampung Kekwa membahas masalah penggunaan dana desa. (Foto:Muji/SP)

TIMIKA | Untuk melihat langsung implementasi dari penggunaan Dana Desa/Kampung, anggota DPRD Mimika, Senin (29/4) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kampung Kekwa, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua. 


Anggota DPRD Mimika yang melakukan kunker, terdiri dari Saleh Alhamid (Komisi A), Eliaser Ohee (Komisi A), Den B Hagabal (Komisi A), Viktor Kabey (Komisi B), Yohanes Tsunme (Komisi B), Hadi Wiyono (Komisi C), dan Soni Kaparang (Komisi C).


Mereka kemudian diterima oleh Bamuskam Kampung Kekwa dan warga setempat. Dimana Kepala Bamuskam Kampung Kekwa, Martinus Natapeyau menyampaikan bahwa hasil pembangunan yang ada di kampung ini berasal dari DD tahun 2016 dan 2017. 


Sementara untuk DD 2018-2019 belum diterima, dan saat ini kepala kampung lagi ke Kota Timika untuk melakukan pengurusan. Hal ini juga dialami sejumlah kampung di Distrik Mimika Tengah, yakni Kampung Kekwa, Atuka, Timika Pantai, Aikawapuka, dan Mioko.


“Kegiatan menggunakan DD yang sudah dilakukan, yakni pembangunan jembatan tambatan di Kali Mameyau, jembatan untuk tambatan perahu di Kali Wapako, pengadaan 4000 lembar seng beserta cat, pembangunan gapura kampung, dan pengadaan perahu fiber sebanyak tujuh unit berkapasitas 15 PK,” kata Kepala Bamuskam Kampung Kekwa, Martinus Natapeyau kepada anggota DPRD Mimika di Balai Kampung Kekwa.


Kata dia, untuk jembatan dikerjakan oleh masyarakat bukan pihak lainnya. Sementara fiber diserahkan kepada ketua RT yang digunakan oleh masyarakat. 


“Kami adakan perahu fiber, karena sudah lama dijanjikan oleh Dinas Perikanan, tapi sampai sekarang tidak kunjung ada,” ujarnya.


Pada kesempatan itu juga, Yakim Amareau menanyakan tugas dari kepala kampung, operator atau pendamping. Karena selama ini, kepala kampung hanya menandatangani dana yang akan diambil, namun pengelolaannya dilakukan oleh operator.


“Saya mau tanya, tugas dari kepala kampung, operator atau pendamping itu apa? Karena selama ini kepala kampung hanya sebagai penonton,” katanya.


Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Hadi Wiyono mengatakan, kunker ini untuk memonitoring penggunaan DD. Dimana, selama ini kita hanya mendengar bahwa DD sudah dijalan dengan baik. 


Setelah turun dan ketemu masyarakat, baru diketahui bahwa penggunaan DD secara pastinya dan ada keluhan dari masyarakat.


Keluhannya, yakni adanya pengendalian pengelolaan DD oleh operator. Padahal dana itu merupakan keinginan dari masyarakat yang merupakan kebutuhan kampung tersebut. 


Sementara, pendamping bertugas hanya mengarahkan untuk pelaksanaan program bukan mengendalikan masyarakat.


“Seharusnya program itu dari masyarakat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, DD disetir atau dikendalikan oleh pendamping,” katanya.


Kata dia, dengan kondisi ini, pihaknya berharap dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (BPMK) harus melihat baik penggunaan DD apakah benar atau belum. 


“Kami akan tungggu teman-teman Dewan lainnya, yang akan turun ke Mimika Barat dan Agimuga. Hasilnya nanti, akan kami koordinasikan. Bila diperlukan akan memanggil Kepala BPMK,” katanya.


Hal senada disampaikan Viktor Kabey dan Saleh Alhamid. Dimana, Dewan akan berkoordinasi dengan BPMK untuk menanyakan alasan ditahannya penyaluran dana kampung di tahun 2018 dan 2019.


“Kami akan tanyakan kenapa sampai DD 2018-2019 belum dicairkan. Serta pengawasan terhadap pelaksanaan DD di kampung-kampung, khususnya tugas dari operator atau pendamping,” kata Saleh yang diamini oleh Viktor Kabey. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan