May Day 2019, Karyawan Moker Freeport Tagih Janji Jokowi

Rabu, 01 Mei 2019 21:57 WIT
Korban PHK Freeport tergabung melakukan aksi May Day di Malang, Jawa Timur. (Ist/SP)

TIMIKA | Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2019, momentum penyampaian aspirasi buruh yang 'kelam' bagi ribuan karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan PT. Freeport Indonesia.

Pada 1 Mei 2019 ini, genap pula dua tahun perjuangan oleh sekitar 8.300 karyawan Freeport, perusahaan kontraktor, dan privatisasinya, setelah mereka di-PHK sepihak menyusul aksi mogok kerja 2017 lalu. 

Masalah pelik berkepanjangan itu telah direspon Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2019 lalu. Namun, janji orang nomor satu di Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut belum juga dipenuhi. 

Perwakilan karyawan mogok kerja (moker) Freeport, Tri Puspital, mengatakan janji Jokowi menjadi salah satu poin tuntutan para pekerja moker yang tergabung dalam aksi May Day di beberapa daerah, antaralain di Jakarta dan Malang.

"Kami perwakilan moker di Jakarta akan setia mengawal janjinya presiden," kata Tri Puspital kepada Seputarpapua, Rabu (1/5).

Pekerja moker juga menuntut hak-hak perburuhan, pelanggar norma-norma tenaga kerja ditindak tegas, Polri harus menjalankan MoU 16 2017 dan membentuk desk pidana perburuhan, serta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan harus memberi perlindungan terhadap pekerja yang rentan masalah industrial.

Di samping itu, pekerja moker sangat menyayangkan sikap Polres Mimika yang menghentikan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana perburuhan dengan alasan masuk di wilayah masalah industrial. 

"Pengaduan dugaan pelanggaran tindak pidana perburuhan dihentikan oleh penyidik Polres Mimika (sesuai SP2HP tertanggal 25 Maret 2019) yang mengatakan ini wilayah masalah industrial," sesal Tri Puspital.

Adapun beberapa laporan sebelumnya, antaralain kasus dugaan pemalsuan tanda tangan karyawan moker yang diklaim ikut mendukung petisi Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) ke-II PUK PTFI, yang dilaporkan sejak 27 September 2017.

Berikut laporan dugaan adanya tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting) dengan terlapor tiga pimpinan manajemen PT Freeport Indonesia. Waktu itu diduga terjadi kriminalisasi serikat pekerja mulai dari furlough yang menyasar rata-rata pengurus PUK SPKEP PT Freeport, hingga kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja, Sudiro. 

Sementara itu, korban PHK Freeport Indonesia yang tergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Malang Bersatu (ARMB), meminta kembalikan hak-hak para buruh yang di-PHK secara ilegal dan sepihak.

Hentikan kekerasan dan tindakan represif kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, khususnya mahasiswa Papua di manapun mereka berada dalam mengemukakan pendapatnya.

Kemudian, berikan kepastian hukum dan Jaminan Sosial kepada pekerja informal, baik pekerja rumah tangga, buruh harian 
Lepas, jurnalis, ojek online, dan sejenisnya, serta agar mempunyai ketetapan hukum tetap sebagai dasar dan acuan sebagai kelas pekerja. (rum/SP)

 

Kategori:
Bagikan