Legislator Minta Pemerintah Lebih Serius Perhatikan Pendidikan di Mimika

Kamis, 02 Mei 2019 15:40 WIT
Hadi Wiyono

TIMIKA | Dimomen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2019, DPRD Mimika, Papua meminta pemerintah setempat memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan di daerah itu. 


Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Hadi Wiyono mengatakan, salah satu persoalan lama yang kerap kali muncul adalah keberadaan tenaga pendidik di daerah pesisir dan pedalaman. 


Para guru sering tidak berada di tempat tugas dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah masalah transportasi. 


“Untuk masalah guru di pedalaman dan pesisir pantai, saya pernah menyarankan, adanya dana transportasi. Ini diperlukan, agar gaji guru-guru ini tidak habis untuk transportasi. Sementara keperluan dan kebutuhan keluarganya terabaikan,” kata Hadi di Kantor DPRD Mimika, Kamis (2/5).


Lanjut Hadi, selama ini, khusus di daerah pesisir dan pedalaman, para guru terlihat sibuk saat mendekati ujian. Tetapi saat KBM mereka tidak berada di tempat. Hal ini mengakibatkan proses pendidikan tidak jalan dengan baik.


“ Oleh karena itu, perlu satu formula khusus. Mungkin bisa gunakan sistem rolling. Para guru secara bergantian turun ke tempat tugas mengajar. Kalau tidak seperti itu, maka sekolah tidak akan berjalan,” ujarnya.


Selain itu, masalah pendidikan yang perlu mendapatkan penanganan, yakni masalah gedung sekolah. Seperti yang terjadi pada SD Negeri 12 Timika ini.


Dimana, sekolah yang terbentuk sejak 2015 dan memiliki 480 siswa, sampai sekarang masih numpang di SD Inpres Timika II.


“Hal-hal ini perlu diperhatikan, karena masih ada sekolah negeri yang tidak memiliki gedung dan terpaksa menumpang. Kalau ini dibiarkan, bagaimana bisa meningkatkan mutu pendidikan di Mimika,” tuturnya.


Hadi juga mengatakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keseriusan dalam pengelolaan sentra pendidikan. Dalam arti, perlu adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti bapak asrama atau ibu asrama.


"Bapak dan ibu asrama ini bertujuan, untuk mengontrol perkembangan pola pendidikan anak-anak yang berada di asrama.
Anggaran untuk asrama pendidikan ini cukup besar, sehingga perlu adanya pengawasan agar mutu pendidikan di asrama tersebut bisa berkualitas,” kata Hadi.


Lanjutnya, selain itu sekolah di Kwamki Narama juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisinya sudah rusak. Dan karena kerusakan gedung ini mengakibatkan anak-anak belajar ditenda.


"Khusus untuk menengah, karena ini sudah ada regulasi yang mengatur, maka perlu adanya UPTD. Ini dilakukan, agar guru-guru SMA untuk mengurus sesuatu tidak perlu ke Jayapura," Ujarnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan