Bawaslu Papua Bagi Tugas Pantau Rekapitulasi di Kabupaten

Sabtu, 04 Mei 2019 22:59 WIT
Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Mimika di Graha Eme Neme Yauware. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Untuk mengidentifikasi permasalahan terhadap jadwal dan pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya menyangkut pleno rekpitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara di tingkat kabupaten, Bawaslu Papua langsung turun ke daerah-daerah.

Komisioner Bawaslu Papua, Ronald M Manoach mengatakan, untuk kelancaran rapat pleno dan penetapan hasil pemungutan suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten, Bawaslu Papua sudah membagi tugas.

Sebagian komisioner Bawaslu Papua mengikuti pelaksanaan pleno dan penetapan hasil pemungutan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi. Anggota lainnya turun ke tingkat kabupaten, termasuk dirinya yang sekarang ini ke Mimika.

“Sampai kemarin, untuk pleno tingkat Provinsi Papua baru satu kabupaten, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, sementara lainnya belum,” kata Ronal di Graha Eme Neme Yauware, Sabtu (4/5).

Pembagian peran ini juga bertujuan untuk mendeteksi hal-hal yang terjadi di lapangan.  Selanjutnya bersinergi dengan KPU, Bawaslu Kabupaten, dan aparat keamanan agar langsung mengatasi masalah yang membuat proses  terhambat.

“Kalau ada masalah yang menghambat ditingkat distrik, maka akan mengganggu di tahapan kabupaten serta mengganggu provinsi dan nasional. Karenanya, Bawaslu bukan hanya mengimbau supaya mempercepat  pelaksanaan pleno, tapi juga turun langsung ke lapangan,” katanya.

Seperti yang terjadi di beberapa daerah. Seperti di  Nduga, yang komisionernya sempat hilang kontak kemudian aparat keamanan memainkan peran hingga saat ini komisioner KPu Nduga sudah berada di Jayapura.

Begitu juga dengandi Intan Jaya. Karena adanya sistim noken di daerah tersebut, sehingga masyarakat mempertanyakan hasilnya, karena ada oknum yang merubah hasil kesepakatan, namun persoalan tersebut  sudah diselesaikan oleh Bawaslu Intan Jaya, yang terus diberikan asistensi.

“Kalau kami semua menunggu di provinsi, dan tidak menginventerisir masalah serta tidak membantu teman-teman di kabupaten/ kota untuk menyelesaikan masalah, maka sampai kapan kita mencapai target untuk bisa selesai di tanggal 12 Mei 2019,” ujarnya. 

Sementara menyangkut pelaksanaan pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara di Mimika, Ronal mengatakan, dirinya cukup senang. Karena, dari awal semua mempunyai semangat untuk menjadikan daerah ini jadi zona hijau. 

Semua elemen baik KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan sudah bersinergi. Sehingga mulai dari persiapan logistik sampai tahapan berjalan lancar.

“Saya sebagai korwil sudah menyarankan, agar tidak menunggu semua PPD selesai pleno. Kalau bisa dibuat dua sifht, dan klasifikasikan distrik yang ringan didahulukan dan terberat yang paling akhir. Dan itu sudah berjalan, dan sangat efektif, sehingga tinggal tiga distrik ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, dirinya juga berpesan kepada Bawaslu di daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga ketika di provinsi tinggal rekap dan tidak ada permasalahan. 

“Masalah di daerah menjadi perhatian kami, dan segera mungkin turun lapangan untuk menyelesaikannya. Karena ini sesuai dengan semangat Bawaslu untuk melakukan pencegahan,” ungkapnya.(mkr/SP)

Kategori:
Bagikan