Masyarakat Intan Jaya Protes Hasil Pleno

Minggu, 05 Mei 2019 13:46 WIT
Ronal M Maoach

TIMIKA | KPU dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya diminta untuk turun langsung ke lapangan mengatasi kericuhan yang terjadi saat pelaksanaan pleno di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Komisioner Bawaslu Papua, Ronal M Maoach mengatakan, sebelumnya ia ke Intan Jaya karena ada permasalahan saat pleno. Agar tidak berlarut, maka ia mendorong KPU Intan Jaya untuk segera melakukan pleno di Sugapa. Jika saat pleno PPD tidak hadir, maka mereka dikategorikan menghambat tahapan. Ini akan menjadi  temuan.

“Oknum anggota PPDnya lari setelah merubah hasil yang sudah disepekati. Informasinya mereka ada yang lari ke Nabire dan Timika,” kata Ronal di Graha Eme Neme Yauware, Sabtu (4/5).

Ronal menjelaskan, di Intan Jaya menerapkan sistim noken. Dimana di salah satu distrik, tepatnya Distrik Agisiga, masyarakat sudah sepakat untuk suaranya pada salah satu calon. Sebingga PPD dan Panwas membawanya agar diplenokan ditingkat kabupaten.

Namun ada oknum-oknum PPD yang merubah hasilnya. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dan melakukan protes.  Alhasil saat dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten menjadi susah, karena ada ketidaksesuaian.

“Sekarang ini, hampir setiap hari Intan Jaya masyarakat mendatangi Kantor Bawaslu, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Karena mereka tidak puas dengan adanya perubahan tersebut,” katanya. 
 
Untuk itu ia menyarankan kepada KPU, Bawaslu, dan Parpol untuk turun langsung ke daerah tersebut. Karena ini berbeda dengan sistim yang dilakukan secara nasional.

Untuk sistim nasional, apabila ada kekeliruan maka bisa dicek atau dilihat di DA1 KWK. Kalau itu belum ditemukan, maka dilihat lagi C1 KWK serta C1 Plano. Apabila masih ada yang tidak puas, maka buka kotak dan hitung ulang.

Sementara untuk sistim noken, saya sarankan perwakilan KPU, Bawaslu, dan parpol kembali ke masyarakat untuk menyatakan kesepakatan.

“Dan ini sudah pernah dilakukan di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya. Turun ke lapangan ini diperlukan untuk sistim noken. Apalagi situasi di Papua sangat unik dan tidak bisa ditangani secara normatif saja,” ungkapnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan