Dua Panser TNI Disiagakan di Kantor KPU Mimika

Kamis, 09 Mei 2019 16:34 WIT
Dua panser jenis anoa milik TNI AD disiagakan di Kantor KPU Mimika, Jalan Hasanuddin, Timika, Papua. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat keamanan menyiagakan dua Panser jenis Anoa milik Detasemen Kaveleri (Denkav) III, TNI-AD di depan Kantor KPU Mimika.

Sebelum ditempatkan di Kantor KPU Mimika, dua unit panser tersebut disiagakan di Graha Eme Neme Yauware sejak pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.

Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto mengatakan, penempatan dua unit panser milik TNI AD ini untuk mengantisipasi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU atau deligitimasi (keabsahan).

“Penempatan panser itu hanya untuk antisipasi saja. Itu sudah dilakukan beberapa hari lalu,” kata Kapolres saat dihubungi seputarpapua.com melalui teleponnya, Kamis (9/5).

Kata Kapolres, penempatan dua unit panser tersebut sampai dengan waktu Pemilu selesai.

 " Kita ketahui bersama, untuk 22 Mei merupakan pengumuman Pemilu secara nasional oleh KPU RI. Kalaupun ada sengketa Pemilu, maka kesiapsiagaan petugas terus dilakukan," katanya.

Selain dua kendaraan tersebut, pihaknya juga akan menambah personil. Sekarang ini jumlah anggota yang ditempatkan 30 personil, baik dari Polres Mimika, Brimob maupun TNI.

“Penambahan personil akan melihat eskalasi kondisi keamanan yang ada. Tapi yang pasti, ada penembahan jumlah personil di Kantor KPU, kemungkinan masing-masing satu pleton,” katanya.

Sejauh ini pelaksanaan Pemilu di Mimika berjalan lancar. Untuk itu pihaknya sangat mengapresiasi  penyelenggara Pemilu. 

Meski demikian ia tetap mengharapkan penyelenggara tetap berada pada aturan, yakni Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Serta PKPU nomor 4 tahun 2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.

“Kalau ada perbuatan yang menyimpang, maka konsekuensinya adalah berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Selain itu kepada peserta Pemilu, baik partai politik maupun calon legislatif (caleg), serta simpatisan untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Kalau ada kecurangan agar menempuh jalur hukum bukan melalui mobilisasi massa.

“Kepada masyarakat, kami imbau untuk tidak terpengaruh dengan adanya isu bahwa putusan KPU ada kecurangan maupun intervensi. Serahkan semuanya kepada mekanisme yang ada dan tetap menjaga kamtibmas di Mimika kondusif,” himbaunya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan