KPU Mimika Tetapkan Hasil Pemilu, Kapolres Himbau Jangan Ada Mobilisasi Massa

Jumat, 10 Mei 2019 21:31 WIT
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto bersama para Komandan Satuan usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Mimika. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto menghimbau pihak-pihak yang keberatan dengan hasil Pemilu 2019 di Mimika agar tidak mobilisasi massa untuk mengajukan aspirasi atau tuntutan.

“Kami tidak memperbolehkan adanya mobilisasi massa apabila ada ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini,” kata Kapolres di Graha Eme Neme Yauware, Jumat (10/5) dini hari.

Kata dia, menyampaikan aspirasi di ruang publik diperbolehkan, karena undang-undang mengaturnya, baik itu melakukan demo maupun unjuk rasa. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut harus memenuhi aturan yang berlaku, yakni koordinator lapangan atau siapapun yang mengkoordinir aksi tersebut menyampaikan pemberitahun 3 x 24 jam kepada aparat keamanan. Tujuannya untuk dilakukan pengawalan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Harus ada pemberitahuan 3x24 jam apabila ingin melakukan aksi, agar kami bisa mengawal kegiatan tersebut,” terangnya.

Selain itu kata Kapolres, apabila ada yang dinilai atau merasa tidak puas dan menemukan indikasi kecurangan agar menempuh jalur hukum dengan disertakan bukti-bukti yang kuat, guna menunjang tuntutan tersebut.

“Ya kalau mengajukan gugatan karena dinilai ada kecurangan, maka harus disertakan dengan bukti kuat. Kami akan mendukung untuk proses tersebut,” ujarnya.

Sementara menyangkut hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Mimika pada Pemilu 2019 oleh KPU, Kapolres mengatakan, pada saat pelaksanaan pleno, pihaknya menambah 90 pasukan. Jadi total aparat yang disiagakan berjumlah 340 anggota dari yang sebelumnya 250.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak percaya dengan ‘hoax’ bahwa KPU melakukan kecurangan.
 
“Pasca pleno ditingkat kabupaten ini, konsentrasi pengamanan kita arahkan ke Kantor KPU, Bawaslu, dan Gakkumdu guna mengantisipasi pihak-pihak yang tidak puas dan menyampaikan orasi di kantor-kantor tersebut,” terangnya. (mkr/SP)

Kategori:
Bagikan